Pimpinan MPR: Tanggulangi Masalah Pencemaran Udara Butuh Kolaborasi Semua Pihak
Rabu, 23 Agustus 2023 - 20:14 WIB
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, dalam Forum Diskusi Denpasar 12 Edisi ke-158, dengan tema Perbaikan Kualitas Udara di Kota-Kota Besar Indonesia. Foto/Istimewa
JAKARTA - Masalah pencemaran udara merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pelibatan publik diperlukan agar kebijakan strategis yang dicanangkan dapat terlaksana dengan baik dan berdampak luas.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, dalam Forum Diskusi Denpasar 12 Edisi ke-158, dengan tema “Perbaikan Kualitas Udara di Kota-Kota Besar Indonesia”.
"Masalah pencemaran udara bukan tugas pemerintah saja, tapi menjadi tugas kita semua. Dalam hal ini bagaimana pelibatan publik, masyarakat untuk bisa secara aktif bersama-sama mengatasi masalah yang ada," katanya, Rabu (23/8/2023).
Baca juga: Kementerian LHK Diminta Segera Atasi Polusi Udara di Jabodetabek dan Kalimantan
Menurut Rerie, sapaan Lestari, masalah polusi udara merupakan masalah klasik yang terus dihadapi kota-kota besar di dunia, termasuk Jakarta. Berdasarkan catatan Air Quality Index (AQI), Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia pada angka 156, pada Kamis, 10 Agustus 2023.
"Situs pemantau beberapa minggu juga menunjukkan kualitas udara makin bertambah buruk. Akibatnya, gangguan kesehatan sudah mulai terjadi. Alih-alih menemukan solusi, kita malah terbiasa memaklumi karena ragam alasan yakni memasuki musim kemarau, terbatasnya ruang hijau, perkembangan industri, dan pembangunan infrastruktur yang kerap meniadakan pertimbangan akan pentingnya reboisasi,” katanya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mengatakan, tanpa sadar, masyarakat berhadapan dengan masalah yang selalu sama, tanpa solusi pasti. Rerie juga mempertanyakan bagaimana monitoring, evaluasi, dan kebijakan strategis untuk mengatasi masalah yang terjadi hampir terjadi tiap tahun ini. Menurut Legislator dari Dapil Jawa Tengah II (Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak) itu, diperlukan sinergi yang kuat antarlembaga, organisasi, dan masyarakat terkait dalam mewujudkan kualitas udara yang baik.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, dalam Forum Diskusi Denpasar 12 Edisi ke-158, dengan tema “Perbaikan Kualitas Udara di Kota-Kota Besar Indonesia”.
"Masalah pencemaran udara bukan tugas pemerintah saja, tapi menjadi tugas kita semua. Dalam hal ini bagaimana pelibatan publik, masyarakat untuk bisa secara aktif bersama-sama mengatasi masalah yang ada," katanya, Rabu (23/8/2023).
Baca juga: Kementerian LHK Diminta Segera Atasi Polusi Udara di Jabodetabek dan Kalimantan
Menurut Rerie, sapaan Lestari, masalah polusi udara merupakan masalah klasik yang terus dihadapi kota-kota besar di dunia, termasuk Jakarta. Berdasarkan catatan Air Quality Index (AQI), Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia pada angka 156, pada Kamis, 10 Agustus 2023.
"Situs pemantau beberapa minggu juga menunjukkan kualitas udara makin bertambah buruk. Akibatnya, gangguan kesehatan sudah mulai terjadi. Alih-alih menemukan solusi, kita malah terbiasa memaklumi karena ragam alasan yakni memasuki musim kemarau, terbatasnya ruang hijau, perkembangan industri, dan pembangunan infrastruktur yang kerap meniadakan pertimbangan akan pentingnya reboisasi,” katanya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mengatakan, tanpa sadar, masyarakat berhadapan dengan masalah yang selalu sama, tanpa solusi pasti. Rerie juga mempertanyakan bagaimana monitoring, evaluasi, dan kebijakan strategis untuk mengatasi masalah yang terjadi hampir terjadi tiap tahun ini. Menurut Legislator dari Dapil Jawa Tengah II (Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak) itu, diperlukan sinergi yang kuat antarlembaga, organisasi, dan masyarakat terkait dalam mewujudkan kualitas udara yang baik.
Lihat Juga :