Satgas Pemantauan Dinilai Bulan Solusi Atasi Masalah PPDB
Selasa, 25 Juli 2023 - 03:49 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyoroti masalah PPDB. FOTO/DOK.SINDOnews
Satuan Tugas (Satgas) Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) dinilai bukan solusi mengatasi masalah sistem seleksi tersebut. Diketahui, Satgas Pemantauan akan dibentuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyusul banyaknya protes dan masalah PPDB tersebut.
"Lagi ramai kasus PPDB sistem zonasi, ada orang yang jarak rumah dari sekolah tidak masuk zonasi, tapi diakal-akali bisa masuk," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi, Selasa (25/7/2023).
Selain itu, kata dia, ada yang masuk dalam zonasi, tidak masuk atau diterima suatu sekolah. "Karena lagi ramai, lalu Kemendikbud akan membuat Satgas pemantauan. Menurut hemat kami, yang dibuat bukan satgas pemantauan tapi fokus membenahi sekolahnya," tuturnya.
Menurut Teddy, akal-akalan itu terjadi karena ada kebutuhan yang sangat manusiawi. Sebab, lanjut dia, mayoritas orang tua pasti tidak ingin menyekolahkan anaknya di tempat yang tidak nyaman.
"Ini belum bicara soal kualitas pengajarannya ya. Contoh hal yang paling mendasar saja, orang tua tidak mau sekolahkan anaknya di tempat rawan tawuran," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, orang tua didik yang ekonominya menengah ke bawah pun akan berupaya agar anaknya sekolah di tempat yang nyaman walaupun jaraknya lebih jauh. Selanjutnya, ujar dia, yang ekonomi menengah dan menengah ke atas tentu, selain akan mencari sekolah yang nyaman juga kualitas pengajaran untuk anaknya.
"Ini hal yang manusiawi. Jadi solusinya bukan mengawasi terkait kecurangan PPDB sistem zonasi, tapi harus memastikan bahwa sekolah di setiap daerah tersedia sesuai kebutuhan di zona tersebut," ucapnya.
Kemudian, dia mengatakan harus membuat program keamanan untuk menghindari bahaya yang mengancam siswa dan terakhir harus membuat program peningkatan kualitas pengajaran sekolah. Dia berpendapat, jika 3 hal itu tidak dilaksanakan, maka akal-akalan PPDB akan tetap ada.
"Akal-akalan itu dilakukan bukan karena mereka jahat tapi itu dilakukan karena kebutuhan, karena mereka ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, aman, dan nyaman. Ini murni kebutuhan. Jadi membuat satgas pemantauan bukan jalan keluar," katanya.
"Lagi ramai kasus PPDB sistem zonasi, ada orang yang jarak rumah dari sekolah tidak masuk zonasi, tapi diakal-akali bisa masuk," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi, Selasa (25/7/2023).
Selain itu, kata dia, ada yang masuk dalam zonasi, tidak masuk atau diterima suatu sekolah. "Karena lagi ramai, lalu Kemendikbud akan membuat Satgas pemantauan. Menurut hemat kami, yang dibuat bukan satgas pemantauan tapi fokus membenahi sekolahnya," tuturnya.
Menurut Teddy, akal-akalan itu terjadi karena ada kebutuhan yang sangat manusiawi. Sebab, lanjut dia, mayoritas orang tua pasti tidak ingin menyekolahkan anaknya di tempat yang tidak nyaman.
"Ini belum bicara soal kualitas pengajarannya ya. Contoh hal yang paling mendasar saja, orang tua tidak mau sekolahkan anaknya di tempat rawan tawuran," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, orang tua didik yang ekonominya menengah ke bawah pun akan berupaya agar anaknya sekolah di tempat yang nyaman walaupun jaraknya lebih jauh. Selanjutnya, ujar dia, yang ekonomi menengah dan menengah ke atas tentu, selain akan mencari sekolah yang nyaman juga kualitas pengajaran untuk anaknya.
"Ini hal yang manusiawi. Jadi solusinya bukan mengawasi terkait kecurangan PPDB sistem zonasi, tapi harus memastikan bahwa sekolah di setiap daerah tersedia sesuai kebutuhan di zona tersebut," ucapnya.
Kemudian, dia mengatakan harus membuat program keamanan untuk menghindari bahaya yang mengancam siswa dan terakhir harus membuat program peningkatan kualitas pengajaran sekolah. Dia berpendapat, jika 3 hal itu tidak dilaksanakan, maka akal-akalan PPDB akan tetap ada.
"Akal-akalan itu dilakukan bukan karena mereka jahat tapi itu dilakukan karena kebutuhan, karena mereka ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, aman, dan nyaman. Ini murni kebutuhan. Jadi membuat satgas pemantauan bukan jalan keluar," katanya.
(abd)
tulis komentar anda