Gebrakan Hasto Wardoyo di BKKBN, Mereformasi Birokrasi hingga Re-branding
Selasa, 28 Juli 2020 - 10:27 WIB
Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
JAKARTA - Sejak 1 Juli 2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dipimpin oleh Hasto Wardoyo. Sejumlah hal telah dilakukan mantan bupati Kulon Progo, DIY itu, di antaranya reformasi birokrasi dan re-branding BKKBN.
Saat ditemui SINDOnews di kantornya di kawasan Halim, Jakarta Timur, Senin (27/7/2020), Hasto mengatakan bahwa dirinya telah melakukan semacam reformasi birokrasi. "Setahun ini saya membuat semacam reformasi birokrasi, saat saya masuk ada (jabatan) yang kosong banyak sekali. Kita juga membuat perubahan dalam arti struktur di SOTK-nya. Kemudian kita ikuti perintah Pak Presiden Jokowi bahwa yang struktural kita fungsionalkan. Jabatan Eselon III dan IV itu kita hilangkan, kemudian kita pindahkan ke jabatan fungsional," jelas Hasto.
Menurut putra asli Kulon Progo ini, total ada lebih dari 900 pejabat yang dihilangkan, kemudian dijadikan fungsional. "Kemarin sudah kita lantik 630-an, sebentar lagi kita lantik lagi sisainya sekitar 270-an. Itu contoh reformasi birokasi yang kita lakukan," ujarnya.
Soal rebranding, Hasto mengatakan pihaknya antara lain melakukan perubahan logo BKKBN. Logo lama berupa orang tua dan dua anak yang sedang bergandengan tangan istilahnya sudah tidak terhubung. "Anak-anak muda sekarang sudah tidak mau didoktrinasi seperti itu. Makanya saya awal menjabat melakukan formative research, bertanya kepada banyak orang bagaimana tentang logo, tagline, jargon. Kemudian setelah itu kita lombakan, jadilah logo baru," kata pria kelahiran 26 Maret 1964 ini.
Saat ditemui SINDOnews di kantornya di kawasan Halim, Jakarta Timur, Senin (27/7/2020), Hasto mengatakan bahwa dirinya telah melakukan semacam reformasi birokrasi. "Setahun ini saya membuat semacam reformasi birokrasi, saat saya masuk ada (jabatan) yang kosong banyak sekali. Kita juga membuat perubahan dalam arti struktur di SOTK-nya. Kemudian kita ikuti perintah Pak Presiden Jokowi bahwa yang struktural kita fungsionalkan. Jabatan Eselon III dan IV itu kita hilangkan, kemudian kita pindahkan ke jabatan fungsional," jelas Hasto.
Menurut putra asli Kulon Progo ini, total ada lebih dari 900 pejabat yang dihilangkan, kemudian dijadikan fungsional. "Kemarin sudah kita lantik 630-an, sebentar lagi kita lantik lagi sisainya sekitar 270-an. Itu contoh reformasi birokasi yang kita lakukan," ujarnya.
Soal rebranding, Hasto mengatakan pihaknya antara lain melakukan perubahan logo BKKBN. Logo lama berupa orang tua dan dua anak yang sedang bergandengan tangan istilahnya sudah tidak terhubung. "Anak-anak muda sekarang sudah tidak mau didoktrinasi seperti itu. Makanya saya awal menjabat melakukan formative research, bertanya kepada banyak orang bagaimana tentang logo, tagline, jargon. Kemudian setelah itu kita lombakan, jadilah logo baru," kata pria kelahiran 26 Maret 1964 ini.
Lihat Juga :