Petugas Partai Versus Presidensialisasi Politik

Djayadi Hanan

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

ISTILAH petugas partai tampaknya merujuk pada pengertian bahwa seorang politisi yang bertugas di pemerintahan (eksekutif maupun legislatif) adalah suruhan atau memperoleh penugasan dari partai asalnya untuk melaksanakan misi, kebijakan, atau ideologi partai tersebut. Hal yang sama juga diberlakukan untuk proses nominasi calon oleh partai baik untuk eksekutif (calon presiden/wakil presiden, kepala daerah), maupun legislatif (DPR, DPRD).

Istilah atau konsep petugas partai terasa agak unik Indonesia. Istilah yang lebih umum adalah kader partai (party cadre) atau perwakilan partai (party representative) atau pejabat/pengurus partai (party official).

Di Amerika Serikat, presiden yang terpilih biasanya langsung dianggap sebagai pemimpin partai (party leader) dari Demokrat atau Republik, bukan petugas partai. Yang juga unik adalah penggunaan istilah ini dipakai oleh PDI-Perjuangan. Belum pernah atau hampir tidak pernah terdengar partai lain menggunakan istilah ini.



Mengapa istilah ini perlu ditegaskan oleh partai seperti PDIP? Bukankah kita sudah mafhum bahwa secara konstitusional partai memegang peran sentral dalam proses politik di Indonesia. Calon-calon yang berkompetisi dalam pemilu maupun yang mengisi jabatan politik semuanya adalah orang partai atau lewat partai.

Jawaban atas pertanyaan ini kemungkinan terkait dengan fenomena presidensialisasi politik yang terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial seperti diterapkan di Indonesia. Istilah petugas partai merupakan upaya mengimbangi presidensialisasi politik.

Namun, di tengah demikian kuatnya peran partai politik dalam semua proses dan rekrutmen politik di Indonesia, penegasan istilah ini berisiko menghadirkan parlementarisasi politik.

Presidensialisasi politik