Cegah Konflik di Pemilu 2024, Pengamat: Parpol Harus Beri Edukasi yang Cerdaskan Pemilih
Minggu, 25 Juni 2023 - 23:16 WIB
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati. Foto: MPI/Dok
JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan agar perbedaan pendapat di Pemilu 2024 tak berujung pada konflik. Sigit menilai, beda pilihan dan pendapat adalah keniscayaan, oleh karenanya hal itu bisa dikelola.
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Kertopati mendukung pernyataan Kapolri. Menurut Nuning, menghadapi Pemilu 2024 seharusnya masalah perbedaan pendapat, perang politik bahkan sampai pembunuhan karakter seyogiyanya tidak membuat kondisi komunikasi politik negara gaduh.
Apalagi sampai ada banyak collateral damage. "Sebaiknya ada pakta integritas wajib setia kepada Pancasila dan konstitusi. Jadi segala pendapat dan ulasan analisa para cerdik pandai, pengamat, atau pejabat tidak mereduksi nilai Pancasila dan UUD 1945, segala sesuatunya sesuai konstitusi," ujar Nuning, biasa disapa, Minggu (25/6/2023).
Mantan anggota Komisi l DPR ini menyebut keterbukaan informasi publik dan rahasia negara harus diatur harmonisasinya dan sesuai regulasi.
"Kita sudah masuk pada era TI 4.0 bahkan 5.0 perang siber terjadi dalam segala ruang dan gunakan berbagai macam diksi sebagai substansi. Harus berhati-hati adanya post truth atau hoaks," ujarnya.
Pengamat militer dan intelijen ini menyarankan kepada para calon presiden (capres) 2024 agar memahami soft and hard power. "Sekadar masukan untuk Capres 2024 perlu didukung atau disiapkan masukan agar memahami soft and hard power," katanya.
Sebab, kata Nuning, kekuatan negara bukan hanya ditentukan oleh kemampuan militer dan ekonomi tapi juga sistem sosial kemasyarakatan yang partisipatif dan sistem politik yang transparan. "Intinya parpol wajib memberikan edukasi/literasi yang mencerdaskan masyarakat pemilih," ucapnya.
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Kertopati mendukung pernyataan Kapolri. Menurut Nuning, menghadapi Pemilu 2024 seharusnya masalah perbedaan pendapat, perang politik bahkan sampai pembunuhan karakter seyogiyanya tidak membuat kondisi komunikasi politik negara gaduh.
Apalagi sampai ada banyak collateral damage. "Sebaiknya ada pakta integritas wajib setia kepada Pancasila dan konstitusi. Jadi segala pendapat dan ulasan analisa para cerdik pandai, pengamat, atau pejabat tidak mereduksi nilai Pancasila dan UUD 1945, segala sesuatunya sesuai konstitusi," ujar Nuning, biasa disapa, Minggu (25/6/2023).
Mantan anggota Komisi l DPR ini menyebut keterbukaan informasi publik dan rahasia negara harus diatur harmonisasinya dan sesuai regulasi.
"Kita sudah masuk pada era TI 4.0 bahkan 5.0 perang siber terjadi dalam segala ruang dan gunakan berbagai macam diksi sebagai substansi. Harus berhati-hati adanya post truth atau hoaks," ujarnya.
Pengamat militer dan intelijen ini menyarankan kepada para calon presiden (capres) 2024 agar memahami soft and hard power. "Sekadar masukan untuk Capres 2024 perlu didukung atau disiapkan masukan agar memahami soft and hard power," katanya.
Sebab, kata Nuning, kekuatan negara bukan hanya ditentukan oleh kemampuan militer dan ekonomi tapi juga sistem sosial kemasyarakatan yang partisipatif dan sistem politik yang transparan. "Intinya parpol wajib memberikan edukasi/literasi yang mencerdaskan masyarakat pemilih," ucapnya.
(mhd)
tulis komentar anda