Wapres Sebut Pemilu 2024 Harus Lahirkan Pemimpin yang Transformatif

UZBEKOSTAN - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan kontestasi Pemilu 2024 mendatang harus melahirkan pemimpin yang transformatif. Hal ini diungkapkan Wapres saat dialog dengan diaspora Indonesia di Uzbekistan, Selasa (13/6/2023).

“Pemilu dan Pilkada 2024, harus diletakkan sebagai proses lahirnya pemimpin-pemimpin transformatif yang akan mengelola proses pembuatan kebijakan negara, baik di level nasional maupun daerah,” ujar Wapres saat memberikan sambutannya.





Apalagi, kata Wapres, tahun 2045 nanti, Indonesia akan berusia 100 tahun. Visi Indonesia adalah Indonesia Emas, yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Visi Indonesia Emas hanya akan terwujud, salah satunya apabila Indonesia memiliki pemimpin yang transformatif, yakni pemimpin yang terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

“Pemimpin transformatif, bukan hanya pemimpin yang baik, tetapi juga terus melakukan perbaikan. Bukan hanya pemimpin yang saleh tetapi juga muslih, demi tercapainya transformasi yang berkesinambungan,” jelasnya.

Wapres mengatakan pemimpin transformatif harus mampu menjaga komitmen kebangsaan yang diamanatkan para pendiri bangsa, yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita kelola dan selesaikan. Selain mengelola transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, para pemimpin kelak diharapkan mampu membawa Indonesia menuju visi Indonesia-sentris,” tuturnya.

Selain itu, kata Wapres, berbagai langkah redistribusi pembangunan diupayakan guna mempercepat pemerataan kesejahteraan daerah di luar Jawa. “Kita desain agar daerah-daerah tumbuh dan berkembang sesuai potensi sumber daya alam yang dimiliki. Daerah yang maju adalah fondasi bagi ekonomi nasional yang lebih inklusif dan merata.”

“Tidak hanya dari sisi keadilan ekonomi, tetapi Indonesia-sentris juga meneguhkan Indonesia yang majemuk, baik suku, agama, ras, identitas sosial, maupun budaya. Saya selalu menyampaikan, Indonesia adalah negara “Darul Mitsaq” atau negara kesepakatan. Masyarakat Indonesia yang majemuk ini memiliki kesadaran kolektif untuk mendirikan negara Indonesia,” kata Wapres.

Baca juga:

“Dalam konteks ini, prinsip toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, serta akomodatif terhadap budaya lokal dan perkembangan zaman, merupakan praktik yang harus senantiasa kita rawat bersama,” tutupnya.