Penyusunan Kabinet, Ganjar: Ditentukan Presiden, Wong Prerogatif Kok
Selasa, 13 Juni 2023 - 13:48 WIB
Capres Ganjar Pranowo menegaskan, pemilihan anggota kabinet atau menteri merupakan hak prerogatif presiden. Bukan ditentukan partai tertentu. Foto/Dok. SINDOnews
SEMARANG - Capres Ganjar Pranowo merespons isu tentang kontrak politik jika dirinya terpilih menjadi presiden. Berdasarkan isu yang berkembang itu, Ganjar disebut telah meneken kontrak dengan PDIP apabila menang Pilpres 2024 . Salah satunya poinnya tentang penunjukan menteri di posisi strategis ditentukan PDIP.
Ganjar menegaskan, pemilihan anggota kabinet atau menteri merupakan hak prerogatif presiden. Bukan ditentukan partai tertentu.
“Kabinet ya ditentukan Presiden, wong prerogatif kok,” kata Ganjar usai menghadiri pembukaan Seleksi Magang Jepang 2023 di Disnakertrans Pemprov Jateng, Kota Semarang, Selasa (13/6/2023).
Melansir laman Komisiyudisial.go.id, dalam literatur hukum tata negara hak prerogatif presiden adalah kekuasaan istimewa yang dimiliki seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya.
Salah satu contoh hak prerogatif presiden adalah mengangkat menteri tanpa campur tangan lembaga lain, termasuk partai. Namun demikian, seseorang harus memenuhi syarat dan ketentuan untuk bisa diangkat menjadi menteri berdasarkan UUD 1945.
Ganjar menegaskan, pemilihan anggota kabinet atau menteri merupakan hak prerogatif presiden. Bukan ditentukan partai tertentu.
“Kabinet ya ditentukan Presiden, wong prerogatif kok,” kata Ganjar usai menghadiri pembukaan Seleksi Magang Jepang 2023 di Disnakertrans Pemprov Jateng, Kota Semarang, Selasa (13/6/2023).
Melansir laman Komisiyudisial.go.id, dalam literatur hukum tata negara hak prerogatif presiden adalah kekuasaan istimewa yang dimiliki seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya.
Salah satu contoh hak prerogatif presiden adalah mengangkat menteri tanpa campur tangan lembaga lain, termasuk partai. Namun demikian, seseorang harus memenuhi syarat dan ketentuan untuk bisa diangkat menjadi menteri berdasarkan UUD 1945.
(poe)
tulis komentar anda