Pelaku Korupsi Dana Bencana Bakal Dituntut Hukuman Mati
Rabu, 29 April 2020 - 13:03 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri. Foto/Istimewa
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan menuntut pidana hukuman mati kepada mereka yang melakukan korupsi dana penanggulangan pandemi Covid-19 atau virus corona. Penegasan itu disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020).
"Bapak Ibu sekalian, di bagian akhir kami akan menyatakan sikap bahwa KPK akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi, terutamanya dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana," ujar Firli Bahuri.
Sebab, kata dia, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. "Maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain. Kita menegakkan hukum yaitu tuntutannya pidana mati. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan," ujarnya dalam RDP yang digelar virtual tersebut.
Dalam kesempatan itu, Firli Bahuri membeberkan sejumlah titik rawan terjadinya korupsi penanganan Covid-19. Pertama, di tempat pengadaan barang dan jasa. Misalnya, kolusi dengan penyedia, mark up harga, kick back, benturan kepentingan dalam pengadaan serta kecurangan. (Baca juga: Pasal 2 Perppu Penanganan Covid-19 Digugat, Ini Jawaban Stafsus Menkeu ).
"Bapak Ibu sekalian, di bagian akhir kami akan menyatakan sikap bahwa KPK akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi, terutamanya dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana," ujar Firli Bahuri.
Sebab, kata dia, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. "Maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain. Kita menegakkan hukum yaitu tuntutannya pidana mati. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan," ujarnya dalam RDP yang digelar virtual tersebut.
Dalam kesempatan itu, Firli Bahuri membeberkan sejumlah titik rawan terjadinya korupsi penanganan Covid-19. Pertama, di tempat pengadaan barang dan jasa. Misalnya, kolusi dengan penyedia, mark up harga, kick back, benturan kepentingan dalam pengadaan serta kecurangan. (Baca juga: Pasal 2 Perppu Penanganan Covid-19 Digugat, Ini Jawaban Stafsus Menkeu ).
Lihat Juga :