Dua Perusahaan Besar Lolos, DPR Minta POP Dihentikan
Jum'at, 24 Juli 2020 - 14:14 WIB
Selain itu, Fikri menyoroti adanya ketidakadilan anggaran di Kemendikbud karena dana sebesar Rp20 miliar yang diberikan kepada 2 organisasi swasta yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru, justru terbalik dengan tunjangan guru yang terus-menerus dipangkas.
"Setelah kemarin marak guru yang protes karena tunjangannya disetop, sekarang anggaran gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar, ini ironi," katanya.(Baca juga: Penjelasan Putera Sampoerna Foundation soal Polemik POP Kemendikbud )
Fikri melihat, kekisruhan ini akan memicu protes para guru yang lebih besar lagi karena dianggap mengusik rasa keadilan dan nurani publik. Sebab, belum lama ini tunjangan profensi guru di daerah juga dipotong. "Belum selesai masalah pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di daerah, kemudian kemarin penghapusan tunjangan guru di satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), tapi malah anggaran pelatihan guru dialihkan untuk perusahaan besar," ucapnya.
Menurut politikus PKS ini, keresahan masyarakat soal nasib dan kesejahteraan guru belakangan ini seharusnya direspons dengan lebih bijak oleh pemerintah pusat, bukannya malah terus menambah kontroversi baru.
"Karena alasan Pandemi, efisiensi anggaran Rp3,3 triliun diarahkan untuk memangkas tunjangan guru, tetapi kita lihat isu kartu pra-kerja Rp5,4 triliun buat siapa, lalu ada isu pelatihan guru dikasih ke perusahaan juga," katanya.
"Setelah kemarin marak guru yang protes karena tunjangannya disetop, sekarang anggaran gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar, ini ironi," katanya.(Baca juga: Penjelasan Putera Sampoerna Foundation soal Polemik POP Kemendikbud )
Fikri melihat, kekisruhan ini akan memicu protes para guru yang lebih besar lagi karena dianggap mengusik rasa keadilan dan nurani publik. Sebab, belum lama ini tunjangan profensi guru di daerah juga dipotong. "Belum selesai masalah pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di daerah, kemudian kemarin penghapusan tunjangan guru di satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), tapi malah anggaran pelatihan guru dialihkan untuk perusahaan besar," ucapnya.
Menurut politikus PKS ini, keresahan masyarakat soal nasib dan kesejahteraan guru belakangan ini seharusnya direspons dengan lebih bijak oleh pemerintah pusat, bukannya malah terus menambah kontroversi baru.
"Karena alasan Pandemi, efisiensi anggaran Rp3,3 triliun diarahkan untuk memangkas tunjangan guru, tetapi kita lihat isu kartu pra-kerja Rp5,4 triliun buat siapa, lalu ada isu pelatihan guru dikasih ke perusahaan juga," katanya.
(abd)
Lihat Juga :