Lupakan Muhammadiyah dan NU, Politikus PAN Kritisi Mendikbud
Jum'at, 24 Juli 2020 - 08:12 WIB
Fraksi PAN DPR mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan evaluasi terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan evaluasi terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) , Nadiem Makarim. (Baca juga: Mendikbud Diingatkan Tak Lupakan Jasa NU dan Muhammadiyah)
Sebab, Nadiem Makarim dianggap belum memiliki prestasi yang ditorehkan selama menjabat sebagai menteri. Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi virus Corona (Covid-19) saat ini.
"Saya tidak tahu keahlian spesifik Nadiem Makarim ini. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, campur-campur. Sarjananya adalah hubungan internasional, sedangkan masternya adalah MBA," ujar Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (24/7/2020).
(Baca juga: Guru Besar UGM Nilai Mendikbud Tak Kompeten Mengurus Pendidikan)
Sementara kata Saleh, bisnis yang digeluti Nadiem Makarim sebelum jadi menteri adalah startup di bidang transportasi. "Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan," kata anggota Komisi IX DPR RI ini.
Dia mengatakan, Alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin kementerian pendidikan dan kebudayaan, justru Nadiem sering menimbulkan kontroversi, polemik dan perdebatan. Menurutnya, yang paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP).
Selain itu kata Saleh, banyak organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut. "Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma'arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2010-2014 ini.
"Sikap dan kebijakan Nadiem ini tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi selama ini, presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain di Indonesia," ungkap Saleh.
Berkenaan dengan itu, Presiden Jokowi diminta segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem Makarim. Bahkan, Presiden Jokowi dituntut mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Saleh berpendapat, harus dicari sosok yang mengerti dan menguasai persoalan pendidikan dan kebudayaan untuk memimpin Kemendikbud.
"Insya Allah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem. Ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan. Gendangnya sekarang ada di Presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh," pungkas Legislator asal Dapil Sumatera Utara II ini.
Sebab, Nadiem Makarim dianggap belum memiliki prestasi yang ditorehkan selama menjabat sebagai menteri. Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi virus Corona (Covid-19) saat ini.
"Saya tidak tahu keahlian spesifik Nadiem Makarim ini. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, campur-campur. Sarjananya adalah hubungan internasional, sedangkan masternya adalah MBA," ujar Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (24/7/2020).
(Baca juga: Guru Besar UGM Nilai Mendikbud Tak Kompeten Mengurus Pendidikan)
Sementara kata Saleh, bisnis yang digeluti Nadiem Makarim sebelum jadi menteri adalah startup di bidang transportasi. "Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan," kata anggota Komisi IX DPR RI ini.
Dia mengatakan, Alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin kementerian pendidikan dan kebudayaan, justru Nadiem sering menimbulkan kontroversi, polemik dan perdebatan. Menurutnya, yang paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP).
Selain itu kata Saleh, banyak organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut. "Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma'arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2010-2014 ini.
"Sikap dan kebijakan Nadiem ini tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi selama ini, presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain di Indonesia," ungkap Saleh.
Berkenaan dengan itu, Presiden Jokowi diminta segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem Makarim. Bahkan, Presiden Jokowi dituntut mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Saleh berpendapat, harus dicari sosok yang mengerti dan menguasai persoalan pendidikan dan kebudayaan untuk memimpin Kemendikbud.
"Insya Allah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem. Ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan. Gendangnya sekarang ada di Presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh," pungkas Legislator asal Dapil Sumatera Utara II ini.
(maf)
tulis komentar anda