Calon Kepala Daerah PKB Wajib Teken Kontrak Politik Bangun Ekonomi Baru
Jum'at, 24 Juli 2020 - 03:27 WIB
Karena itu, seluruh kader PKB yang berada di legislatif di semua level diminta untuk memberikan perhatian terhadap sektor pertanian. Bahkan, dalam Pilkada Serentak di 270 kabupaten/kota dan provinsi, semua calon yang didukung maupun diusung PKB, harus melakukan kontrak politik jika terpilih.
Mereka harus membangun ekonomi alternatif percepatan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya sektor pertanian. "Ini menjadi prioritas kita, itu menjadi komitmen kita bersama agar ketika krisis dan resesi itu terjadi benar-benar maka kita sudah siap menghadapi, terutama di kebutuhan pangan," ujarnya.
Dikatakan Gus AMI, keadaan sulit ini harus dijadikan momentum untuk menata kembali strategi pembangunan ke depan. "Kepada legislator PKB, kepada eksekutif PKB, siapkan semua itu dalam kerangka reevaluasi, reorientasi, reformulasi kebijakan keputusan strategi baru di dalam pembangunan nasional," katanya.
Menurut dia, Indonesia dengan potensi yang dimiliki, bisa menjadi solusi dunia, baik peran-peran ekonomi, sosial, budaya, terutama di tengah krisis di antara negara-negara yang ada di dalam PBB.
"Di dalam organisasi-organisasi lintas negara di dunia, Indonesia akan menjadi solusi. Dan salah satunya adalah kita menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, politik rahmatan lil alamin bagi PKB bukan hanya untuk menjaga dan menguatkan pilar persatuan dan kesatuan nasional, tetapi politik rahmatan lil alamin adalah politik untuk mengubah tata dunia baru yang lebih damai, tentram, maju, sejahtera, dan adil," tandasnya.
Mereka harus membangun ekonomi alternatif percepatan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya sektor pertanian. "Ini menjadi prioritas kita, itu menjadi komitmen kita bersama agar ketika krisis dan resesi itu terjadi benar-benar maka kita sudah siap menghadapi, terutama di kebutuhan pangan," ujarnya.
Dikatakan Gus AMI, keadaan sulit ini harus dijadikan momentum untuk menata kembali strategi pembangunan ke depan. "Kepada legislator PKB, kepada eksekutif PKB, siapkan semua itu dalam kerangka reevaluasi, reorientasi, reformulasi kebijakan keputusan strategi baru di dalam pembangunan nasional," katanya.
Menurut dia, Indonesia dengan potensi yang dimiliki, bisa menjadi solusi dunia, baik peran-peran ekonomi, sosial, budaya, terutama di tengah krisis di antara negara-negara yang ada di dalam PBB.
"Di dalam organisasi-organisasi lintas negara di dunia, Indonesia akan menjadi solusi. Dan salah satunya adalah kita menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, politik rahmatan lil alamin bagi PKB bukan hanya untuk menjaga dan menguatkan pilar persatuan dan kesatuan nasional, tetapi politik rahmatan lil alamin adalah politik untuk mengubah tata dunia baru yang lebih damai, tentram, maju, sejahtera, dan adil," tandasnya.
(nbs)
Lihat Juga :