Adu Jotos Sepak Bola Indonesia vs Thailand Bisa Terjadi di Pemilu 2024 karena Wasit

Pemerintah Tak Boleh Memihak

Pada konteks pemilu, penyelenggara negara bertugas menciptakan kontestasi langsung yang bersih, jujur dan adil. Pada posisi inilah pemerintah harus menjadi wasit pertandingan. Pemerintah harus adil, tidak boleh memihak salah satu pihak. Bila pemerintah memihak, Haedar mengatakan hal itu telah mengawali panasnya pertandingan.

“Jadi kalau yang menjadi pengawas pertandingan, lembaganya di atas tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya apalagi terlibat, maka di situlah benih konflik akan terjad,” ungkapnya.

Selain elite pemerintahan, komponen yang bisa berperan meredam potensi konflik adalah tokoh agama dan masyarakat. Mereka bisa meredam konflik, salah satunya dengan menjaga kata. Muhammadiyah sendiri dalam Pemilu 2024, kata Haedar, bukan pemain maupun wasit.

“Muhammadiyah harus pandai menjadi dan memposisikan diri. Kita bukan pemain, kita bukan yang terlibat untuk berkontestasi, kita juga bukan wasit, tapi kita wasit secara moral dan keagamaan. Lebih dari itu, kita adalah ormas keagamaan dan ormas dakwah. Pandai-pandailah memposisikan diri,” ungkapnya.

Secara tegas Haedar berpesan supaya warga Persyarikatan Muhammadiyah dan warga bangsa supaya ‘tidak membeli’ pernyataan-pernyataan atau ujaran kebencian pemain politik yang hoax menyebabkan pecah belah. Meskipun ujaran pernyataan tersebut datang dari tokoh politik yang dia pilih, sebab ciri warga berkemajuan itu adalah kritis.