Pengamat Sebut Elite Partai Harus Dukung Ajakan Airlangga Tolak Politik Identitas
Senin, 01 Mei 2023 - 17:57 WIB
Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, mengajak semua pihak untuk menolak politik identitas pada Pemilu 2024. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ajakan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, agar sama-sama menolak politik identitas pada Pemilu 2024 dinilai harus disambut semua pihak termasuk elite partai. Hal ini dikatakan oleh Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin.
Ujang sepakat dengan ajakan Menko Perekonomian itu demi menciptakan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. "Soal politik identitas itu saya sepakat ya jangan dilakukan. Jangan dipertajam, harus dilupakan dan harus dihindari dan ditinggalkan," kata Ujang, Senin (1/5/2023).
Tidak hanya masyarakat, Ujang menilai, menolak politik identitas juga harus didukung hingga ke level elite partai politik. Sebab, Ujang melihat hingga kini elite politik belum secara konsisten melakukan gerakan antipolitik identitas. Hal itu lanjut Ujang, terlihat dari bagaimana elite politik seakan ingin Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasang calon saja.
"Itu sama saja elite-elite politik itu seolah-olah mau menghilangkan politik identitas tapi mengonstruksi koalisinya itu hanya dua calon yang justru mempertajam politik identitas. Pasti pertarungannya akan mengarah ke politik identitas," ucap Ujang.
"Oleh karena itu kalau sepakat, misalkan hilangkan politik identitas, saya sepakat. Tetapi ya paling tidak pasangan capres-cawapresnya ada tiga, agar pertarungannya tidak terlalu keras. Ada pemecah ombak di poros yang ketiga itu," sambungnya.
Dia mengimbau kepada publik, untuk sama-sama menolak politik identitas, minimal tidak ikut serta menggelorakan isu-isu yang mengarah ke politik identitas. "Oleh karena itu, kita harus melihat secara utuh tentang politik identitas. Kalau politik identitas digunakan untuk memecah belah bangsa, harus dilawan," ujarnya.
Pasangan capres-cawapres pun, kata Ujang, perlu juga secara tegas menyerukan anti-politik identitas kepada para timses hingga relawan. Ujang menilai, capres-cawapres tidak mungkin tidak mengetahui bahwa pendukungnya memainkan isu politik identitas yang membahayakan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.
Ujang sepakat dengan ajakan Menko Perekonomian itu demi menciptakan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. "Soal politik identitas itu saya sepakat ya jangan dilakukan. Jangan dipertajam, harus dilupakan dan harus dihindari dan ditinggalkan," kata Ujang, Senin (1/5/2023).
Tidak hanya masyarakat, Ujang menilai, menolak politik identitas juga harus didukung hingga ke level elite partai politik. Sebab, Ujang melihat hingga kini elite politik belum secara konsisten melakukan gerakan antipolitik identitas. Hal itu lanjut Ujang, terlihat dari bagaimana elite politik seakan ingin Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasang calon saja.
"Itu sama saja elite-elite politik itu seolah-olah mau menghilangkan politik identitas tapi mengonstruksi koalisinya itu hanya dua calon yang justru mempertajam politik identitas. Pasti pertarungannya akan mengarah ke politik identitas," ucap Ujang.
"Oleh karena itu kalau sepakat, misalkan hilangkan politik identitas, saya sepakat. Tetapi ya paling tidak pasangan capres-cawapresnya ada tiga, agar pertarungannya tidak terlalu keras. Ada pemecah ombak di poros yang ketiga itu," sambungnya.
Dia mengimbau kepada publik, untuk sama-sama menolak politik identitas, minimal tidak ikut serta menggelorakan isu-isu yang mengarah ke politik identitas. "Oleh karena itu, kita harus melihat secara utuh tentang politik identitas. Kalau politik identitas digunakan untuk memecah belah bangsa, harus dilawan," ujarnya.
Pasangan capres-cawapres pun, kata Ujang, perlu juga secara tegas menyerukan anti-politik identitas kepada para timses hingga relawan. Ujang menilai, capres-cawapres tidak mungkin tidak mengetahui bahwa pendukungnya memainkan isu politik identitas yang membahayakan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.
tulis komentar anda