Mendagri Dinilai Bantu Dongkrak Tingginya Kepuasan Publik terhadap Jokowi
Minggu, 30 April 2023 - 21:08 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dinilai membantu mendongkrak tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/Dok SINDO
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dinilai membantu mendongkrak tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan temuan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kerja Presiden Jokowi berada di level tertinggi sepanjang 9 tahun terakhir.
Dalam survei yang dilakukan pada 11-17 April 2023 dengan 1.220 responden dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen, approval rating Jokowi kini berada di angka 78,5 persen. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa salah satu alasan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kerja Jokowi dilatari keberhasilan menekan inflasi.
Diketahui, selama Jokowi menjadi presiden, dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di bawah komando Mendagri Tito Karnavian. Instrumen ini yang memonitor inflasi di daerah-daerah, sehingga begitu terdeteksi potensi inflasi, maka subsidi transportasi mampu mengendalikannya.
“Inilah yang menjelaskan kenapa inflasi relatif terkendali, harga-harga kebutuhan pokok terkendali dan disebut sebagai tekan inflasi ala Jokowi. Karena ini yang telah dilakukan presiden, bekerja sama dengan jajarannya bahkan sampai di daerah-daerah,” kata Bahlil saat mengikuti pemaparan hasil survei Indikator Politik Indonesia bertajuk Korelasi Antara Approval Rating Presiden dan Dukungan atas Capres dan Partai Jelang 2024 secara virtual, Minggu (30/4/2023).
Dia menilai angka 78,5 persen ini tertinggi sepanjang sejarah. “Ini patut kita apresiasi,” tuturnya.
Dia berpendapat, rumus menekan inflasi ala Jokowi tidak ada dalam buku, termasuk literatur ekonomi biasa. Diperlukan instrumen khusus, yakni instrumen moneter di Bank Indonesia, syahdan diterapkan melalui kebijakan pengetatan moneter, seperti menahan peredaran rupiah.
Namun, kebijakan ini akan berdampak luas, termasuk menekan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, resep menekan inflasi ala Jokowi menjadi mujarab diterapkan.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam strategi tersebut, Jokowi tak melawan hukum pasar. Selain itu juga diberikan subsidi transportasi angkutan, terutama untuk distribusi kebutuhan pokok di daerah.
“Dengan begitu harga yang didapatkan di satu daerah relatif sama dengan daerah asal kebutuhan pokok tersebut. Harga menjadi terkendali dan stabil,” tuturnya.
Kemudian, hal yang dinilai menarik adalah biaya subsidi transportasi angkutan bahan pokok nilainya kecil. Namun, kata Bahlil, dampaknya meluas dan sangat besar.
Dalam survei yang dilakukan pada 11-17 April 2023 dengan 1.220 responden dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen, approval rating Jokowi kini berada di angka 78,5 persen. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa salah satu alasan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kerja Jokowi dilatari keberhasilan menekan inflasi.
Diketahui, selama Jokowi menjadi presiden, dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di bawah komando Mendagri Tito Karnavian. Instrumen ini yang memonitor inflasi di daerah-daerah, sehingga begitu terdeteksi potensi inflasi, maka subsidi transportasi mampu mengendalikannya.
“Inilah yang menjelaskan kenapa inflasi relatif terkendali, harga-harga kebutuhan pokok terkendali dan disebut sebagai tekan inflasi ala Jokowi. Karena ini yang telah dilakukan presiden, bekerja sama dengan jajarannya bahkan sampai di daerah-daerah,” kata Bahlil saat mengikuti pemaparan hasil survei Indikator Politik Indonesia bertajuk Korelasi Antara Approval Rating Presiden dan Dukungan atas Capres dan Partai Jelang 2024 secara virtual, Minggu (30/4/2023).
Dia menilai angka 78,5 persen ini tertinggi sepanjang sejarah. “Ini patut kita apresiasi,” tuturnya.
Dia berpendapat, rumus menekan inflasi ala Jokowi tidak ada dalam buku, termasuk literatur ekonomi biasa. Diperlukan instrumen khusus, yakni instrumen moneter di Bank Indonesia, syahdan diterapkan melalui kebijakan pengetatan moneter, seperti menahan peredaran rupiah.
Namun, kebijakan ini akan berdampak luas, termasuk menekan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, resep menekan inflasi ala Jokowi menjadi mujarab diterapkan.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam strategi tersebut, Jokowi tak melawan hukum pasar. Selain itu juga diberikan subsidi transportasi angkutan, terutama untuk distribusi kebutuhan pokok di daerah.
“Dengan begitu harga yang didapatkan di satu daerah relatif sama dengan daerah asal kebutuhan pokok tersebut. Harga menjadi terkendali dan stabil,” tuturnya.
Kemudian, hal yang dinilai menarik adalah biaya subsidi transportasi angkutan bahan pokok nilainya kecil. Namun, kata Bahlil, dampaknya meluas dan sangat besar.
(rca)
tulis komentar anda