Pembangunan Tol, Menguntungkan atau Merugikan?

Secara spesifik, konektivitas jalan tol merupakan sebuah komponen penting dalam mendorong tranformasi ekonomi menuju ke sektor manufaktur dan jasa. Selama tujuh tahun sejak 2014, Indonesia berhasil membangun jalan tol di Indonesia sepanjang 1.900 kilometer (km) — jauh lebih banyak jika dibandingkan pembangunan selama 40 tahun terakhir yang hanya 780 kilometer (km). Sejak 2014, pemerintah mendorong percepatan pembangunan jalan tol di Trans-Jawa, Trans-Sumatera, di Kalimantan, hingga di Sulawesi. Berdasarkan Data Kementerian PUPR (2021), hingga November tahun 2021, tercatat panjang ruas tol yang beroperasi telah mencapai 2.457 km. Pemerintah mencanangkan bahwa pada tahun 2022-2024 direncanakan sepanjang 1.010,8 km beroperasi yaitu pada tahun 2022 sepanjang 421,8 km, tahun 2023 sepanjang 338,1 km, dan tahun 2024 sepanjang 250,8 km. Pemerintah menargetkan bahwa sepanjang 3.500 km jalan tol akan beroperasi di Indonesia pada tahun 2024.

Baca juga: Sasaran Pembangunan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Biaya dan Manfaat Pembangunan Jalan Tol

Upaya pemerintah dalam merealisasikan target pembangunan jalan tol tak lepas dari sejumlah prolematika pembiayaan yang tak mudah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dana yang dibutuhkan untuk infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun. Hingga akhir 2022, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menargetkan dapat meraih investasi hingga Rp 970,8 triliun. Tahun 2021, total investasi yang didapatkan mencapai Rp738 triliun. Pembiayaan proyek jalan tol selama ini dapat bersumber dari pembiayaan internasional, pembiayaan bank BUMN/non BMN, dan Foreign Direct Investment (FDI). Terkait hal ini, investasi asing dapat masuk ke Indonesia untuk mendukung pembiayaan melalui dua cara yaitu pinjaman maupun penyertaan.

Terbaru, Kementerian Keuangan menandatangani perjanjian kerja sama pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan Trans South-South tahap 2 (TRSS-2) bersama Bank Pembangunan Islam (IsDB) dengan nilai dukungan pembiayaan sebesar US$ 150 juta atau setara Rp Rp 2,16 triliun (kurs Rp 14.446/US$). Ruas jalan yang akan dibangun berlokasi di Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Keterlibatan IsDB di proyek ini merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya turut memberikan pinjaman untuk proyek TRSS-1 dengan nilai US$ 250 juta. Pinjaman saat itu meliputi Service Ijarah US$ 15 juta dan Istisnaa US$ 235 juta. Perjanjian pembiayaan tersebut ditandatangani pada tanggal 16 Mei 2017 dan akan berakhir pada tahun 2023. Pembangunan infrastruktur TRSS-1 sepanjang 100 km dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah menyambung koridor selatan pulau Jawa sepanjang 1.400 km.

Sejatinya proyek jalan tol merupakan proyek multimanfaat karena transportasi angkutan barang akan semakin efisien dengan waktu tempuh yang semakin cepat. Biaya transportasi yang semakin efisien akan berdampak pada nilai tambah berbagai komoditas, termasuk komoditas hasil pertanian. Sayangnya, fakta masih menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan ruas tol, hingga kini belum dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, setidaknya dalam jangka pendek seperti saat ini.

Hambatan dan Tantangan

Kalau dilihat dalam jangka pendek, keberadaan jalan tol belum serta merta memberikan manfaat yang sepadan dibandingkan dengan besaran biaya yang dikeluarkan. Untuk menurunkan biaya logistik, tidak bisa diperoleh secara langsung, reformasi di bidang birokrasi, perijinan serta pungutan – pungutan juga masih perlu dibenahi. Alhasil, ruas tol yang ada, misal Trans Jawa, cenderung hanya ramai pada masa liburan Lebaran, Natal, dan lain-lain. Sementara di hari biasa, ruas tol cenderung sepi karena kendaraan yang mengangkut barang atau truk-truk lebih memilih melewati jalur biasa (non-tol).