Jokowi Kembali Tegur Menteri, Reshuffle Kabinet Disebut Masih Relevan
Selasa, 21 Juli 2020 - 09:19 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegur para pembantunya yang tidak segera membelanjakan anggaran. Jokowi menginginkan jajarannya membelanjakan anggaran negara secara cepat di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Hal itu penting karena rakyat sangat membutuhkan. Meskipun cepat, penggunaan uang rakyat juga harus akuntabel.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opionion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, reshuffle kabinet tampaknya masih relevan. (Baca juga: Kembali Tegur Menteri, Jokowi: Percuma Punya Anggaran Tapi Tak Cepat Dibelanjakan)
"Karena Jokowi masih melihat lambatnya serapan anggaran belanja kementerian, akan berdampak dua hal jika kekecewaan yang terus diungkap tapi tidak ada tindakan reshuffle," kata Dedi saat dihubungi SINDOnews, Selasa (21/7/2020).
(Baca juga: Analis Politik ke Jokowi: Tak Cukup Menegur, jika Perlu Reshuffle Menteri)
Dedi menyatakan, ada dua kemungkinan jika Jokowi ragu me-reshuffle para pembantunya. Pertama, Jokowi hanya akan dianggap menyalahkan anggota kabinet tanpa ada keputusan yang tegas terkait lambatnya kinerja.
Kedua, Jokowi bisa saja mendapat tekanan untuk tidak lakukan reshuffle sementara ia dalam keadaan kecewa terhadap menteri. Sebaliknya, lanjut Dedi, keputusan yang cepat juga diperlukan Presiden, agar ada kepastian langkah pemerintah dalam mengatasi kelambanan kinerja.
"Jika terus berulang teguran yang sama, sementara tidak ada sikap aktif Presiden, maka akan ditafsir jika Presiden sedang jalankan politik kambing hitam," pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opionion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, reshuffle kabinet tampaknya masih relevan. (Baca juga: Kembali Tegur Menteri, Jokowi: Percuma Punya Anggaran Tapi Tak Cepat Dibelanjakan)
"Karena Jokowi masih melihat lambatnya serapan anggaran belanja kementerian, akan berdampak dua hal jika kekecewaan yang terus diungkap tapi tidak ada tindakan reshuffle," kata Dedi saat dihubungi SINDOnews, Selasa (21/7/2020).
(Baca juga: Analis Politik ke Jokowi: Tak Cukup Menegur, jika Perlu Reshuffle Menteri)
Dedi menyatakan, ada dua kemungkinan jika Jokowi ragu me-reshuffle para pembantunya. Pertama, Jokowi hanya akan dianggap menyalahkan anggota kabinet tanpa ada keputusan yang tegas terkait lambatnya kinerja.
Kedua, Jokowi bisa saja mendapat tekanan untuk tidak lakukan reshuffle sementara ia dalam keadaan kecewa terhadap menteri. Sebaliknya, lanjut Dedi, keputusan yang cepat juga diperlukan Presiden, agar ada kepastian langkah pemerintah dalam mengatasi kelambanan kinerja.
"Jika terus berulang teguran yang sama, sementara tidak ada sikap aktif Presiden, maka akan ditafsir jika Presiden sedang jalankan politik kambing hitam," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda