Publik Soroti Rencana Pemerintah Kembali Impor Beras
Selasa, 11 April 2023 - 15:51 WIB
Publik menyoroti rencana pemerintah kembali melakukan impor beras di tengah panen raya musim tanam pertama 2023. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Rencana pemerintah kembali melakukan impor beras di tengah panen raya musim tanam pertama 2023 mendapat sorotan publik. Padahal Indonesia sudah melakukan impor beras pada akhir 2022.
Pemerhati pertanian, Syaiful Bahari mengatakan, di akhir 2022, pemerintah Indonesia sudah impor beras sebanyak 500.000 ton untuk menutupi defisit Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang hanya tersisa 250.000 ton. Menurut ketentuan batas minimal CBP di gudang Bulog harus ada 1 juta ton.
"Anehnya hampir setiap tahun pemerintah mengumumkan adanya surplus beras nasional sekitar 1,3 juta ton, bahkan Bapanas menyebutkan cadangan beras nasional mencapai 6 juta ton jika diproyeksikan produksi beras 31,68 juta ton," kata Syaiful kepada awak media di Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Menurut Syaiful, jika angka di atas itu benar, maka seharusnya Indonesia tidak perlu mengimpor beras karena cadangan beras nasional, termasuk CBP sudah cukup untuk menutupi konsumsi nasional.
"Tetapi kenapa mendadak impor dan menyatakan CBP tinggal 250.000 ton di akhir tahun 2022? Kemana menghilangnya cadangan beras nasional yang selalu disampaikan pemerintah itu?" katanya.
Syaiful melihat ada yang tidak sinkron antara ekspos data pemerintah yang disampaikan ke publik dengan kenyataan. Keberadaan cadangan beras nasional ini sangat penting sebagai instrumen pemerintah dalam menghadapi gagal panen, krisis pangan, dan kenaikan harga beras di konsumen.
Seharusnya, kata Syaiful, pemerintah jujur sedang menghadapi krisis beras. Sayangnya, pemerintah selalu mengemukakan alasan impor karena Indonesia menghadapi iklim yang tidak menentu yaitu elnino. "Alam yang selalu disalahkan karena memang tidak pernah bisa protes," katanya.
Jika ditarik akar permasalahannya, kata Syaiful, memang sejak awal tata kelola beras nasional tidak beres. Sumber masalahnya dari hulu sampai hilir. Di hulu mulai dari kelangkaan dan harga pupuk yang mahal, di hilirnya penggilingan padi rakyat dibiarkan mati tanpa ada perlindungan pemerintah.
Pemerhati pertanian, Syaiful Bahari mengatakan, di akhir 2022, pemerintah Indonesia sudah impor beras sebanyak 500.000 ton untuk menutupi defisit Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang hanya tersisa 250.000 ton. Menurut ketentuan batas minimal CBP di gudang Bulog harus ada 1 juta ton.
"Anehnya hampir setiap tahun pemerintah mengumumkan adanya surplus beras nasional sekitar 1,3 juta ton, bahkan Bapanas menyebutkan cadangan beras nasional mencapai 6 juta ton jika diproyeksikan produksi beras 31,68 juta ton," kata Syaiful kepada awak media di Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Menurut Syaiful, jika angka di atas itu benar, maka seharusnya Indonesia tidak perlu mengimpor beras karena cadangan beras nasional, termasuk CBP sudah cukup untuk menutupi konsumsi nasional.
"Tetapi kenapa mendadak impor dan menyatakan CBP tinggal 250.000 ton di akhir tahun 2022? Kemana menghilangnya cadangan beras nasional yang selalu disampaikan pemerintah itu?" katanya.
Syaiful melihat ada yang tidak sinkron antara ekspos data pemerintah yang disampaikan ke publik dengan kenyataan. Keberadaan cadangan beras nasional ini sangat penting sebagai instrumen pemerintah dalam menghadapi gagal panen, krisis pangan, dan kenaikan harga beras di konsumen.
Seharusnya, kata Syaiful, pemerintah jujur sedang menghadapi krisis beras. Sayangnya, pemerintah selalu mengemukakan alasan impor karena Indonesia menghadapi iklim yang tidak menentu yaitu elnino. "Alam yang selalu disalahkan karena memang tidak pernah bisa protes," katanya.
Jika ditarik akar permasalahannya, kata Syaiful, memang sejak awal tata kelola beras nasional tidak beres. Sumber masalahnya dari hulu sampai hilir. Di hulu mulai dari kelangkaan dan harga pupuk yang mahal, di hilirnya penggilingan padi rakyat dibiarkan mati tanpa ada perlindungan pemerintah.
tulis komentar anda