Publik Soroti Rencana Pemerintah Kembali Impor Beras

JAKARTA - Rencana pemerintah kembali melakukan impor beras di tengah panen raya musim tanam pertama 2023 mendapat sorotan publik. Padahal Indonesia sudah melakukan impor beras pada akhir 2022.

Pemerhati pertanian, Syaiful Bahari mengatakan, di akhir 2022, pemerintah Indonesia sudah impor beras sebanyak 500.000 ton untuk menutupi defisit Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang hanya tersisa 250.000 ton. Menurut ketentuan batas minimal CBP di gudang Bulog harus ada 1 juta ton.

"Anehnya hampir setiap tahun pemerintah mengumumkan adanya surplus beras nasional sekitar 1,3 juta ton, bahkan Bapanas menyebutkan cadangan beras nasional mencapai 6 juta ton jika diproyeksikan produksi beras 31,68 juta ton," kata Syaiful kepada awak media di Jakarta, Selasa (11/4/2023).



Menurut Syaiful, jika angka di atas itu benar, maka seharusnya Indonesia tidak perlu mengimpor beras karena cadangan beras nasional, termasuk CBP sudah cukup untuk menutupi konsumsi nasional.

"Tetapi kenapa mendadak impor dan menyatakan CBP tinggal 250.000 ton di akhir tahun 2022? Kemana menghilangnya cadangan beras nasional yang selalu disampaikan pemerintah itu?" katanya.

Syaiful melihat ada yang tidak sinkron antara ekspos data pemerintah yang disampaikan ke publik dengan kenyataan. Keberadaan cadangan beras nasional ini sangat penting sebagai instrumen pemerintah dalam menghadapi gagal panen, krisis pangan, dan kenaikan harga beras di konsumen.

Seharusnya, kata Syaiful, pemerintah jujur sedang menghadapi krisis beras. Sayangnya, pemerintah selalu mengemukakan alasan impor karena Indonesia menghadapi iklim yang tidak menentu yaitu elnino. "Alam yang selalu disalahkan karena memang tidak pernah bisa protes," katanya.

Jika ditarik akar permasalahannya, kata Syaiful, memang sejak awal tata kelola beras nasional tidak beres. Sumber masalahnya dari hulu sampai hilir. Di hulu mulai dari kelangkaan dan harga pupuk yang mahal, di hilirnya penggilingan padi rakyat dibiarkan mati tanpa ada perlindungan pemerintah.

"Sementara itu praktik konglomerasi beras dibiarkan sehingga Bulog sampai kesulitan menyerap beras lokal untuk stok CBP," kata Syaiful.

Syaiful mempertanyakan impor 2 juta ton apakah bisa mengatasi persoalan defisit ketersediaan beras nasional. Mengacu proyeksi hasil panen Gabah Kering Giling (GKG) di musim tanam I (Januari-April) yang dirilis Kementerian Pertanian (Kementan) adalah sebesar 19,61 juta ton dan produksi beras 11,29 juta ton.
Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan jauh lebih rendah yaitu 8,7 juta ton. Disusul dengan Musim Tanam (MT) II (Mei-Agustus) dengan asumsi rata-rata terjadi penurunan 25%, dengan produksi GKG sebesar 14,70 juta ton dan produksi beras diproyeksikan sebesar 7,35 juta ton. Terakhir, musim tanam III dengan asumsi produksi beras sejumlah 5,51 juta ton.

"Jadi selama Januari-Desember 2023 diperkirakan produksi beras nasional hanya 24,15 juta ton, sementara konsumsi beras nasional 31 juta ton, artinya terjadi defisit 6,85 juta ton. Kita hanya berharap semoga panen di MT II dan MT III dapat mencukupi. Jika panen tidak sesuai harapan, rencana impor beras 2 juta ton tidak akan bisa menutupi defisit beras nasional," kata Syaiful.

Sementara itu, kata dia, beban biaya konsumsi rakyat untuk beras semakin bertambah dengan kenaikan harga beras, baik kelas medium maupun premium. Meskipun Menteri Perdagangan (Mendag) mengatakan harga beras sudah mulai turun, tapi harga tersebut turun tipis setelah harga beras melambung tinggi dari tahun sebelumnya.

Tidak bisa dipungkiri lagi dengan dikeluarkan Harga Eceran Tetap (HET) beras yang baru, pemerintah telah menetapkan kenaikan harga beras.

"Kalau rakyat ingin beras murah disuruh beli beras Bulog seharga Rp9.450, berapa jumlah beras Bulog yang beredar di pasaran? Karena sebagian besar beras impor dipakai untuk menutupi program bansos KPM sebanyak 21,3 juta. Sedangkan masyarakat di luar KPM harus membeli beras di pasar dan menanggung kenaikan harga beras," kata Syaiful.

Untuk diketahui, Perum Bulog baru saja menerima penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengimpor 2 juta ton beras sepanjang 2023. Meski begitu jumlah total impor beras itutidak serta merta harus direalisasikan seluruhnya.
Budi Waseso alias Buwas mengatakan, pihaknya siap melaksanakan penugasan yang diberikan pemerintah. Hanya, untuk merealisasikan impor 2 juta ton beras harus didasarkan pada pasokan beras dalam negeri.

"Belum, ini kan baru dapat penugasan dari Bapanas. 2 juta ton, itu kan belum, karena kan kita lihat situasinya dong, perlu atau tidak," ujar Buwas usau rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (27/3/2023).