Fahri Hamzah Puji Gagasan Koalisi Besar Jokowi: Itu Top!
Senin, 10 April 2023 - 06:36 WIB
Sebab, menurut Fahri, para ketua umum dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Prabowo Subianto, dan Mardiono serta beberapa kader partai pimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merupakan bagian dari kabinet Jokowi. Jika mereka sibuk mengurusi capres sendiri seperti Partai Nasdem, tentu kinerja pemerintahan Jokowi akan terbengkalai
"Airlangga itu menterinya Pak Jokowi, Zulkifli Hasan menterinya Pak Jokowi, Prabowo menterinya Pak Jokowi, Mardiono timnya Jokowi dan Muhaimin ada beberapa menterinya disitu. Kalau Nasdem kita bahas ulang saja. Kalau semua sudah punya calon sendiri, terus yang kerja buat pemerintah Jokowi, itu siapa?" tukasnya.
Fahri menilai, kebersamaan para elite ini diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan global yang muncul saat ini. Dan ia pun bersyukur bahwa upaya rekonsiliasi Jokowi sudah jauh dilakukan sebelum adanya pandemi, bahkan jelang periode keduanya sebagai presiden melalui revisi ketiga Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) pada 2019 lalu dimana semua partai dapat posisi pimpinan MPR RI.
"Jika elite bersatu dalam situasi krisis saat ini, maka akan banyak manfaatnya. Tapi sebenarnya upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite itu, sudah dilakukan Pak Jokowi sebelum adanya Covid-19," ujar Fahri.
"Waktu kita merevisi Undang-undang MD3, terakhir itu 2019. Presiden meminta supaya semua partai dapat kursi pimpinan MPR, dan benar itu akhirnya terjadi. Terakhir itu, Presiden bilang kita mau masuk rekonsilisiasi, semua partai kasih pimpinan, dan dapat semua. PKS dapat, ada Hidayat Nur Wahid, Demokrat dapat ada Syarief Hasan, bahkan Arsul Sani dari PPP saja dapat, tentu juga ada DPD di situ," tandas legislator asal NTB ini.
"Airlangga itu menterinya Pak Jokowi, Zulkifli Hasan menterinya Pak Jokowi, Prabowo menterinya Pak Jokowi, Mardiono timnya Jokowi dan Muhaimin ada beberapa menterinya disitu. Kalau Nasdem kita bahas ulang saja. Kalau semua sudah punya calon sendiri, terus yang kerja buat pemerintah Jokowi, itu siapa?" tukasnya.
Fahri menilai, kebersamaan para elite ini diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan global yang muncul saat ini. Dan ia pun bersyukur bahwa upaya rekonsiliasi Jokowi sudah jauh dilakukan sebelum adanya pandemi, bahkan jelang periode keduanya sebagai presiden melalui revisi ketiga Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) pada 2019 lalu dimana semua partai dapat posisi pimpinan MPR RI.
"Jika elite bersatu dalam situasi krisis saat ini, maka akan banyak manfaatnya. Tapi sebenarnya upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite itu, sudah dilakukan Pak Jokowi sebelum adanya Covid-19," ujar Fahri.
"Waktu kita merevisi Undang-undang MD3, terakhir itu 2019. Presiden meminta supaya semua partai dapat kursi pimpinan MPR, dan benar itu akhirnya terjadi. Terakhir itu, Presiden bilang kita mau masuk rekonsilisiasi, semua partai kasih pimpinan, dan dapat semua. PKS dapat, ada Hidayat Nur Wahid, Demokrat dapat ada Syarief Hasan, bahkan Arsul Sani dari PPP saja dapat, tentu juga ada DPD di situ," tandas legislator asal NTB ini.
(muh)
Lihat Juga :