Rawan Pencurian, Layanan Publik Harus Beri Jaminan Perlindungan Data Pribadi
Selasa, 21 Maret 2023 - 21:00 WIB
Berdasarkan survei hingga Februari 2022, kata dia, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta penduduk. Artinya, sebanyak 73,7% populasi sudah melek teknologi.
"Di sisi lain, jumlah pengguna media sosial mencapai 191,4 juta penduduk atau 68,9% populasi. Sementara itu pengguna handphone mencapai 370,1 juta 133,3% dari penduduk," ucapnya.
Dosen Universitas Agung Podomoro, Afdhal Mahatta menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi seperti penyelenggaraan e-commerce, e-education, e-health, e-governance, dan lainnya seperti pedang bermata dua.
Pemanfaatan teknologi tersebut mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subjek data pribadi sehingga mengancam hak konstitusional subjek.
“Selain merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan data pribadi, masyarakat juga harus mampu menjaga data pribadi yang dimiliki seperti menjaga kerahasiaan dan selalu memproteksi data pribadi dengan pengamanan ganda,” katanya.
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Abulyatama Usman Larang mengatakan big data merupakan kekuatan bisnis dan politik. Big data terkumpul lewat teknologi aplikasi telah mengubah wajah kapitalisme tapi dengan karakter yang sama dengan tujuan berkuasa dan menguasai hidup manusia lain dengan cara lebih efektif.
"Di sisi lain, jumlah pengguna media sosial mencapai 191,4 juta penduduk atau 68,9% populasi. Sementara itu pengguna handphone mencapai 370,1 juta 133,3% dari penduduk," ucapnya.
Dosen Universitas Agung Podomoro, Afdhal Mahatta menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi seperti penyelenggaraan e-commerce, e-education, e-health, e-governance, dan lainnya seperti pedang bermata dua.
Pemanfaatan teknologi tersebut mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subjek data pribadi sehingga mengancam hak konstitusional subjek.
“Selain merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan data pribadi, masyarakat juga harus mampu menjaga data pribadi yang dimiliki seperti menjaga kerahasiaan dan selalu memproteksi data pribadi dengan pengamanan ganda,” katanya.
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Abulyatama Usman Larang mengatakan big data merupakan kekuatan bisnis dan politik. Big data terkumpul lewat teknologi aplikasi telah mengubah wajah kapitalisme tapi dengan karakter yang sama dengan tujuan berkuasa dan menguasai hidup manusia lain dengan cara lebih efektif.
Lihat Juga :