Menkes Rotasi 7 Pejabat, PKS: Harus Bisa Genjot Penanganan Corona
Jum'at, 17 Juli 2020 - 10:37 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Foto/facebook
JAKARTA - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto merotasi tujuh pejabat di lingkungan kementeriannya. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menekankan agar rotasi tersebut punya dampak signifikan terhadap kinerja kementerian, terutama dalam penanganan pandemic virus Corona alias Covid-19.
"Menurut saya, bukan soal rotasi dan mutasi, tapi lebih pada apa dampaknya terhadap peningkatan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai user?" kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (17/7/2020).
(Baca: Kasus Covid-19 Melonjak, PKS Usul Gunakan Datakrasi Pantau Penyebaran)
Apalagi, lanjut dia, dalam masa Pandemi Covid-19 ini, rotasi yang dilakukan harus berbanding lurus dengan upaya pencegahan penularan, penurunan kasus, dan penanganan yang semakin baik. Kendati demikian, dia mengakui bahwa rotasi adalah proses yang wajar dilakukan dalam birokrasi sepanjang berbasis merit system.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, rotasi menjadi tidak sehat jika berangkat dari faktor like and dislike, alasan-alasan subjektif dan tidak profesional, atau sekadar keputusan populis yang tidak berdasar.
"Oleh sebab itu, sebagai wakil rakyat yang menjalankan fungsi pengawasan, saya meminta Menteri atau Presiden membuat sejumlah indikator capaian kinerja bagi para pejabat sebelum melakukan rotasi," ungkapnya.
(Baca: Menkes Didesak Batalkan Rencana Ambil Alih Izin Edar Obat dari BPOM)
Dia mengatakan, indikator itu harus berbanding lurus dengan upaya keberhasilan penanganan. Dia memberikan contoh soal Alat Pelindung Diri (APD) yang semestinya bisa lebih terdistribusi dengan merata ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di daerah.
Selain itu, pencairan insentif untuk tenaga kesehatan, sarana prasarana dan kapasitas sistem kesehatan terpenuhi, layanan Covid-19 dan non Covid-19 dilaksanakan sama baiknya. Pun, masyarakat teredukasi dan memiliki kesadaran, tidak bertambahnya episenter baru sehingga angka kasus positif menurun.
"Menurut saya, bukan soal rotasi dan mutasi, tapi lebih pada apa dampaknya terhadap peningkatan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai user?" kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (17/7/2020).
(Baca: Kasus Covid-19 Melonjak, PKS Usul Gunakan Datakrasi Pantau Penyebaran)
Apalagi, lanjut dia, dalam masa Pandemi Covid-19 ini, rotasi yang dilakukan harus berbanding lurus dengan upaya pencegahan penularan, penurunan kasus, dan penanganan yang semakin baik. Kendati demikian, dia mengakui bahwa rotasi adalah proses yang wajar dilakukan dalam birokrasi sepanjang berbasis merit system.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, rotasi menjadi tidak sehat jika berangkat dari faktor like and dislike, alasan-alasan subjektif dan tidak profesional, atau sekadar keputusan populis yang tidak berdasar.
"Oleh sebab itu, sebagai wakil rakyat yang menjalankan fungsi pengawasan, saya meminta Menteri atau Presiden membuat sejumlah indikator capaian kinerja bagi para pejabat sebelum melakukan rotasi," ungkapnya.
(Baca: Menkes Didesak Batalkan Rencana Ambil Alih Izin Edar Obat dari BPOM)
Dia mengatakan, indikator itu harus berbanding lurus dengan upaya keberhasilan penanganan. Dia memberikan contoh soal Alat Pelindung Diri (APD) yang semestinya bisa lebih terdistribusi dengan merata ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di daerah.
Selain itu, pencairan insentif untuk tenaga kesehatan, sarana prasarana dan kapasitas sistem kesehatan terpenuhi, layanan Covid-19 dan non Covid-19 dilaksanakan sama baiknya. Pun, masyarakat teredukasi dan memiliki kesadaran, tidak bertambahnya episenter baru sehingga angka kasus positif menurun.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda