Mimbar Agama Tak Boleh Jadi Media Penggiringan Politik Identitas
Sabtu, 25 Februari 2023 - 16:52 WIB
"Ketika umat beribadah itu berorientasi akhirat. Isi khotbah seharusnya mengingatkan dan memotivasi untuk kebaikan, bukan menciptakan perselisihan dan ketidaknyamanan," katanya.
Pengasuh Pesantren Pascatahfizh Bayt Al-Qur'an (PSQ) Jakarta ini juga menjelaskan, sejatinya politik yang mengedepankan identitas masing-masing dan menjadikannya sebagai acuan dalam kontestasi politik adalah hal yang wajar dan sah. Namun jika lebih pada menjadikan identitas kesukuan, ras, agama, dan semacamnya sebagai acuan dasar dalam pilihan politik, maka berpotensi mempolarisasi masyarakat.
"Hal negatif yang bisa ditimbulkan adalah potensi konflik berbasis suku, ras, agama, dan semacamnya. Ujungnya, masyarakat terpolarisasi berdasarkan identitas tersebut yang dapat bermuara pada disintegrasi sosial," katanya.
Dalam konteks yang sama, Wakil Sekjen Pengurus Besar Darud Da’wah wal-Irsyad (DDI) ini juga menjawab tudingan sekulerisme yang dilancarkan oleh kelompok yang kontra terhadap isu penolakan politik identitas pada konstestasi pemilu mendatang.
"Tidak benar kalau dikatakan sekulerisme. Dalam konteks ini, tidak ada pemisahan agama dari persoalan politik. Karena berpolitik juga harus mengedepankan moralitas dan visi kebersamaan dan persatuan. Jika mau tegas, politik identitaslah yang justru menjauhkan nilai kebersamaan dan persatuan dalam konteks bernegara," ujar Syahrullah.
Menurutnya, berpolitik adalah bagian dari bernegara dan agama selalu ada di dalamnya, tetapi tidak harus dalam bentuk formalnya. Semua berupaya untuk meraih kemenangan, tapi harus tetap dalam koridor taat aturan bersama.
”Dalam konteks masyarakat yang majemuk, proses politik adalah sebuah keniscayaan. Berpolitik itu sarana untuk meraih kemaslahatan bangsa dan negara. Karena tujuannya mulia, maka cara yang digunakan pun haruslah baik dan membaikkan,” ucapnya.
Pengasuh Pesantren Pascatahfizh Bayt Al-Qur'an (PSQ) Jakarta ini juga menjelaskan, sejatinya politik yang mengedepankan identitas masing-masing dan menjadikannya sebagai acuan dalam kontestasi politik adalah hal yang wajar dan sah. Namun jika lebih pada menjadikan identitas kesukuan, ras, agama, dan semacamnya sebagai acuan dasar dalam pilihan politik, maka berpotensi mempolarisasi masyarakat.
"Hal negatif yang bisa ditimbulkan adalah potensi konflik berbasis suku, ras, agama, dan semacamnya. Ujungnya, masyarakat terpolarisasi berdasarkan identitas tersebut yang dapat bermuara pada disintegrasi sosial," katanya.
Dalam konteks yang sama, Wakil Sekjen Pengurus Besar Darud Da’wah wal-Irsyad (DDI) ini juga menjawab tudingan sekulerisme yang dilancarkan oleh kelompok yang kontra terhadap isu penolakan politik identitas pada konstestasi pemilu mendatang.
"Tidak benar kalau dikatakan sekulerisme. Dalam konteks ini, tidak ada pemisahan agama dari persoalan politik. Karena berpolitik juga harus mengedepankan moralitas dan visi kebersamaan dan persatuan. Jika mau tegas, politik identitaslah yang justru menjauhkan nilai kebersamaan dan persatuan dalam konteks bernegara," ujar Syahrullah.
Menurutnya, berpolitik adalah bagian dari bernegara dan agama selalu ada di dalamnya, tetapi tidak harus dalam bentuk formalnya. Semua berupaya untuk meraih kemenangan, tapi harus tetap dalam koridor taat aturan bersama.
”Dalam konteks masyarakat yang majemuk, proses politik adalah sebuah keniscayaan. Berpolitik itu sarana untuk meraih kemaslahatan bangsa dan negara. Karena tujuannya mulia, maka cara yang digunakan pun haruslah baik dan membaikkan,” ucapnya.
Lihat Juga :