Bersejarah, BPK Serahkan LHP Pertama Otoritas IKN di Titik Nol Nusantara

Menurut Bambang, untuk bisa mewujudkan rencana tersebut dimulai dari ESG yang dilakukan secara benar sesuai dengan standar internasional. "Bila ESG-nya kurang baik, jangan berharap kita mengeluarkan obligasi yang diakui secara internasional," ujarnya.

"Kami sangat berterima kasih kepada BPK atas rekomendasi yang diberikan," tutupnya.

Anggota III BPK, Achsanul Qosasi mengatakan, BPK juga menjadi bagian dari sejarah dalam hal memastikan, menjamin kepada rakyat Indonesia apa yang sudah OIKN lakukan dan apa yang akan dilakukan oleh OIKN.

"Untuk membangun ibu kota negara sudah berjalan dengan baik dan benar, sesuai amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 yang memandatkan kepada Pemerintah untuk membangun IKN," ujar Achsanul Qosasi.

Menurut Qosasi, dalam membangun IKN, BPK akan mengawal Otorita Ibu Kota Nusantara, memastikan agar tidak ada isu-isu atau hal-hal yang dipolitisasi.

"Sehingga kalau itu terjadi maka BPK akan tampil berada di paling depan untuk menyampaikan kepada mereka. Tim BPK hadir sejak awal untuk memastikan keuangan negara dalam membangun IKN berjalan dengan baik," tutupnya.