Wakil AAKI: Cegah Krisis Berganda, Kebijakan Publik Indonesia Harus Diperbaiki
Jum'at, 10 Februari 2023 - 16:02 WIB
Selain itu, kata Marcel, kelembagaan yang tidak dibangun secara serius termasuk komunikasi publik yang bukan berdasarkan hak masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan relevan melainkan untuk kepentingan reputasi dan branding instansi pengolah data.
Baca juga: Think Policy Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik
“Jika rumusan dan implementasi kebijakan yang bias ini terus dilakukan maka Indonesia akan menuju ke polycrisis (krisis berganda) dan bukan poly recovery (pemilihan berganda) yang kita semua sangat berharap,” katanya.
Untuk itu, kata Marcel diperlukan omni renovasi kebijakan publik Indonesia tidak hanyak regulasi tetapi juga pembangunan kapasistas lembaga dan SDM serta kombinasi pembiayaan tidak hanya dari APBN tetapi juga dana swasta dan kontribusi masyakat.
”Semua ini harus didasari rasa peduli terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan bukan kepentingan elitis yang dirasa semakin jauh dari kepentingan bangsa dan negara,” ucapnya.
Baca juga: Think Policy Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik
“Jika rumusan dan implementasi kebijakan yang bias ini terus dilakukan maka Indonesia akan menuju ke polycrisis (krisis berganda) dan bukan poly recovery (pemilihan berganda) yang kita semua sangat berharap,” katanya.
Untuk itu, kata Marcel diperlukan omni renovasi kebijakan publik Indonesia tidak hanyak regulasi tetapi juga pembangunan kapasistas lembaga dan SDM serta kombinasi pembiayaan tidak hanya dari APBN tetapi juga dana swasta dan kontribusi masyakat.
”Semua ini harus didasari rasa peduli terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan bukan kepentingan elitis yang dirasa semakin jauh dari kepentingan bangsa dan negara,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :