Pemerintah Diminta Kedepankan Transparansi untuk Raih Kepercayaan Publik

JAKARTA - Layanan informasi dan kehumasan di lembaga pemerintah baik pusat dan daerah diminta untuk mengedepankan transparansi. Sebab, transparansi adalah salah satu upaya untuk meraih kepercayaan masyarakat.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Usman Kansong saat sosialisasi "Permen PANRB No 1 Tahun 2023 Dampak Bagi Pranata Humas di Instansi Pemerintah Baik di Pusat Maupun Daerah" yang diselenggarakan Ditjen IKP Kementerian Kominfo RI bersinergi dengan Kementerian PAN-RB.

Menurut Usman, salah satu tantangan kehumasan di pemerintahan saat ini adalah meraih kepercayaan publik. Dibutuhkan upaya khusus untuk meraih kepercayaan publik terutama saat mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. "Transparansi adalah salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah agar memperoleh kepercayaan publik,” kata Usman, Selasa (7/2/2023).



Usman menilai, peran strategis humas pemerintah bukan hanya pada diseminasi atau penyebaran informasi saja, tetapi juga perlu menyerap aspirasi publik agar terjalin komunikasi yang baik antara publik dan pemangku kepentingan lain termasuk pemerintah.



Usman juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar pranata humas dapat berperan aktif untuk membangun reputasi pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat tanpa memberitakan keburukan tentang siapa pun atau menyebarkan hoaks, fitnah, maupun ujaran kebencian.



“Humas pemerintah juga harus mampu menyampaikan informasi mengenai kebijakan pemerintah yang valid di berbagai kanal, baik di media sosial, media massa, maupun secara tatap muka,” ucapnya.

Usman mengingatkan kepada pranata humas agar terus meningkatkan kompetensi serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mengakibatkan melimpahnya arus informasi yang beredar.