RUU MLA Swiss-RI Disahkan, DPR: Ribuan Triliun Rupiah Bisa Direpatriasi
Selasa, 14 Juli 2020 - 19:22 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR menjelaskan, Pasal 8 perjanjian ini mengatur mengenai batas kerahasiaan data informasi, dokumen dan barang yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerja sama timbal balik dalam masalah pidana. Pengaturan ini merupakan salah satu materi penting yang diajukan oleh Konfederasi Swiss sebagai syarat dalam kesepakatan perjanjian. Perjanjian ini juga menyederhanakan prosedur bantuan hukum timbal balik, khususnya dengan mengurangi persyaratan formal. (Baca juga: Sri Mulyani Jaga Dana Repatriasi Rp141 Triliun Tak Kabur ke Luar Negeri)
“Pemerintah perlu memperbarui perkembangan terakhir dari praktik pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku di Indonesia yang mana kemungkinan besar Swiss bukan lagi menjadi tempat untuk menempatkan aset, rekening atau uang mengingat sudah beralih ke negara lain,” tegas Sahroni.
Selain itu, politikus Partai Nasdem ini melihat UU ini sangat bagus karena sejak 2014 RI dan Swiss hendak membuat perjanjian timbal balik karena, terkendala oleh aturan kedua negara sehingga baru bisa terwujud hari ini. Dan kepentingan utama UU ini adalah untuk merepatriasi uang haram WNI yang tersimpan di Swiss.
“Kepentingannya untuk ke depan orang bangsa Indonesia yang ada mungkin dalam tanda kutip ada duit lebih di sana yang tidak dilaporkan oleh mereka dengan pajaknya di Indonesia ada baiknya karena cinta Tanah Air dia kembalikan untuk bangsa dan negara ini,” tegas Sahroni.
Sahroni memperkirakan, ada hampir Rp10.000 triliun pajak yang ditarik dari dana WNI di Swiss. Namun, untuk angka pastinya Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan yang lebih mengetahui pastinya. Dengan UU ini, uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh negara bisa kembali ke Tanah Air. Namun demikian, masih perlu waktu dan proses hingga RUU ini bisa diterapkan. “Semoga dengan UU ini dasar kekuatan untuk mendapatkan informasi valid pajak dengan mudahnya mengakses data informasi dari orang Indonesia yang taruh uangnya di sana,” harapnya. kiswondari
“Pemerintah perlu memperbarui perkembangan terakhir dari praktik pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku di Indonesia yang mana kemungkinan besar Swiss bukan lagi menjadi tempat untuk menempatkan aset, rekening atau uang mengingat sudah beralih ke negara lain,” tegas Sahroni.
Selain itu, politikus Partai Nasdem ini melihat UU ini sangat bagus karena sejak 2014 RI dan Swiss hendak membuat perjanjian timbal balik karena, terkendala oleh aturan kedua negara sehingga baru bisa terwujud hari ini. Dan kepentingan utama UU ini adalah untuk merepatriasi uang haram WNI yang tersimpan di Swiss.
“Kepentingannya untuk ke depan orang bangsa Indonesia yang ada mungkin dalam tanda kutip ada duit lebih di sana yang tidak dilaporkan oleh mereka dengan pajaknya di Indonesia ada baiknya karena cinta Tanah Air dia kembalikan untuk bangsa dan negara ini,” tegas Sahroni.
Sahroni memperkirakan, ada hampir Rp10.000 triliun pajak yang ditarik dari dana WNI di Swiss. Namun, untuk angka pastinya Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan yang lebih mengetahui pastinya. Dengan UU ini, uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh negara bisa kembali ke Tanah Air. Namun demikian, masih perlu waktu dan proses hingga RUU ini bisa diterapkan. “Semoga dengan UU ini dasar kekuatan untuk mendapatkan informasi valid pajak dengan mudahnya mengakses data informasi dari orang Indonesia yang taruh uangnya di sana,” harapnya. kiswondari
(cip)
Lihat Juga :