Heboh Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun untuk Rapat di Hotel, Risma: Kita Sangat Efisien
Senin, 30 Januari 2023 - 05:24 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menghadiri perayaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Lapangan Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (20/12/2021). Foto/MPI/Eko Purwanto
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini angkat bicara menanggapi pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas tentang anggaran penanganan kemiskinan yang mencapai Rp500 triliun. Anggaran itu disebutkan habis untuk rapat dan studi banding di hotel oleh kementerian/lembaga.
Mensos membenarkan bahwa pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp500 triliun yang tersebar di kementerian/lembaga terkait. Wanita yang akrab disapa Risma ini menuturkan, anggaran itu untuk program perlindungan sosial kepada masyarakat seperti pemberian subsidi BBM, listrik, hingga gas.
"Yang saya tahu itu dari Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan, red) itu uang perlindungan sosial di Malang juga menyebutkan itu ada Rp500 triliun. Nah itu uang itu yang diberikan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat di antaranya ada uang subsidi BBM, listrik, gas," kata Risma saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Minggu (29/1/2023).
Risma mengatakan, program perlindungan sosial banyak digunakan untuk memberikan subsidi. "Mungkin masyarakat enggak nerima uangnya, contohnya listrik 450 watt itu dapat dia, terus gas elpiji melon itu masyarakat juga dapat subsidi itu, yang saya tahu PLN Rp80 triliun, kemudian yang termasuk Rp72 triliun yang untuk BPNT dan PKH," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pagu anggaran tahun 2023, Kementerian Sosial (Kemensos) mendapatkan anggaran sebesar Rp78,17 triliun. Rp74 triliun untuk bantuan sosial (bansos), lalu sisanya digunakan untuk penanganan bencana hingga komunitas adat terpencil (KAT).
"Jadi anggaran di Kemensos itu seluruhnya Rp78 triliun yang Rp74 untuk bansos itu jadi langsung diserahkan itu untuk perlindungan sosial. Rp4 triliun untuk bencana, anak, lansia, disabilitas, kena narkoba, terlantar lainnya juga untuk kawasan KAT maupun yang terpencil itu kami tangani itu sisanya. Jadi saya kalau yang dimaksud itu anggaran itu," tuturnya.
Dia mengaku selalu melakukan efisiensi anggaran sejak menjadi Wali Kota Surabaya. Dia memberikan contoh, lebih memilih video telekonferensi (vidcon) dibandingkan rapat di hotel.
"Saya semenjak jadi wali kota maupun sampai sekarang bahkan saya kayak diundang daerah kalau itu ada di hotel atau apa. Saya ngomong enggak usah datang, kita minta vidcon aja, kami sangat-sangat efisien untuk menangani itu," pungkasnya.
Mensos membenarkan bahwa pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp500 triliun yang tersebar di kementerian/lembaga terkait. Wanita yang akrab disapa Risma ini menuturkan, anggaran itu untuk program perlindungan sosial kepada masyarakat seperti pemberian subsidi BBM, listrik, hingga gas.
"Yang saya tahu itu dari Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan, red) itu uang perlindungan sosial di Malang juga menyebutkan itu ada Rp500 triliun. Nah itu uang itu yang diberikan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat di antaranya ada uang subsidi BBM, listrik, gas," kata Risma saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Minggu (29/1/2023).
Risma mengatakan, program perlindungan sosial banyak digunakan untuk memberikan subsidi. "Mungkin masyarakat enggak nerima uangnya, contohnya listrik 450 watt itu dapat dia, terus gas elpiji melon itu masyarakat juga dapat subsidi itu, yang saya tahu PLN Rp80 triliun, kemudian yang termasuk Rp72 triliun yang untuk BPNT dan PKH," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pagu anggaran tahun 2023, Kementerian Sosial (Kemensos) mendapatkan anggaran sebesar Rp78,17 triliun. Rp74 triliun untuk bantuan sosial (bansos), lalu sisanya digunakan untuk penanganan bencana hingga komunitas adat terpencil (KAT).
"Jadi anggaran di Kemensos itu seluruhnya Rp78 triliun yang Rp74 untuk bansos itu jadi langsung diserahkan itu untuk perlindungan sosial. Rp4 triliun untuk bencana, anak, lansia, disabilitas, kena narkoba, terlantar lainnya juga untuk kawasan KAT maupun yang terpencil itu kami tangani itu sisanya. Jadi saya kalau yang dimaksud itu anggaran itu," tuturnya.
Dia mengaku selalu melakukan efisiensi anggaran sejak menjadi Wali Kota Surabaya. Dia memberikan contoh, lebih memilih video telekonferensi (vidcon) dibandingkan rapat di hotel.
"Saya semenjak jadi wali kota maupun sampai sekarang bahkan saya kayak diundang daerah kalau itu ada di hotel atau apa. Saya ngomong enggak usah datang, kita minta vidcon aja, kami sangat-sangat efisien untuk menangani itu," pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda