Demo Kepala Desa Dinilai Tak Alami, Sarat Kepentingan Politik
Rabu, 25 Januari 2023 - 11:06 WIB
Unjuk rasa menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa di depan Gedung DPR, Rabu (25/1/2023). FOTO/MPI/Jonathan Simanjuntak
JAKARTA - Demonstrasi yang digelar Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di depan Gedung DPR dinilai tidak alami. Ada pihak yang dinilai menggerakkan kepala desa untuk ikut terjun dalam pemenangan salah satu partai atau pemenangan Pilpres 2024.
"Gerakan itu tidak alamiah sama sekali. Bohong kalau alamiah. Intinya ada operatornya," kata Pengamat politik dari Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi melalui saluran telepon, Rabu (25/1/2023).
Menurutnya, ada pihak tertentu yang menggerakkan perangkat desa untuk kepentingan politik praktis. "Itu jelas untuk kemenangan salah satu partai atau untuk pilpres. Persamaan kepentingannya juga ada," ujarnya.
Pangi menilai aksi ini terjadi karena adanya persamaan kepentingan antara pihak yang menggerakkan dengan perangkat desa. Kepala desa memiliki kepentingan perpanjangan masa jabatan 9 tahun dalam satu periode dan pihak menggerakkan untuk kemenangan Pemilu 2024.
"Kepentingan kepala desa membutuhkan 9 tahun. Setelah dapat 9 tahun nanti ada pekerjaan lain harus ada deal-deal politik," katanya.
Ia menilai saat ini kepala desa melenceng dan tidak murni mengabdi. Kepala desa menggunakan jabatan untuk mencari keuntungan.
Baca juga: Kades Minta Jabatan Diperpanjang hingga 9 Tahun, Jokowi: Silakan Disampaikan ke DPR
"Ini kalau nggak dibatasi masa jabatannya makin nggak jelas lagi arah kepala desa ini. Jadi politisi semua itu nanti. Kepala desa sekarang nggak murni pengabdian, sudah banyak agenda politik," ujarnya.
"Gerakan itu tidak alamiah sama sekali. Bohong kalau alamiah. Intinya ada operatornya," kata Pengamat politik dari Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi melalui saluran telepon, Rabu (25/1/2023).
Menurutnya, ada pihak tertentu yang menggerakkan perangkat desa untuk kepentingan politik praktis. "Itu jelas untuk kemenangan salah satu partai atau untuk pilpres. Persamaan kepentingannya juga ada," ujarnya.
Pangi menilai aksi ini terjadi karena adanya persamaan kepentingan antara pihak yang menggerakkan dengan perangkat desa. Kepala desa memiliki kepentingan perpanjangan masa jabatan 9 tahun dalam satu periode dan pihak menggerakkan untuk kemenangan Pemilu 2024.
"Kepentingan kepala desa membutuhkan 9 tahun. Setelah dapat 9 tahun nanti ada pekerjaan lain harus ada deal-deal politik," katanya.
Ia menilai saat ini kepala desa melenceng dan tidak murni mengabdi. Kepala desa menggunakan jabatan untuk mencari keuntungan.
Baca juga: Kades Minta Jabatan Diperpanjang hingga 9 Tahun, Jokowi: Silakan Disampaikan ke DPR
"Ini kalau nggak dibatasi masa jabatannya makin nggak jelas lagi arah kepala desa ini. Jadi politisi semua itu nanti. Kepala desa sekarang nggak murni pengabdian, sudah banyak agenda politik," ujarnya.
(abd)
tulis komentar anda