DPR-Mendagri Rapat Perjelas Status Sengketa Parpol
Senin, 11 Mei 2015 - 10:48 WIB
DPR-Mendagri Rapat Perjelas Status Sengketa Parpol
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan, Pemimpin DPR dan Pemimpin Komisi II DPR akan menggelar rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Rapat tersebut akan membahas revisi Undang-undang (UU) Partai Politik (Parpol) dan UU Pilkada terkait parpol yang tengah bersengeta untuk mengikuti pelaksanaan Pilkada pada akhir tahun 2015.
"Ini karena perlu ada kejelasan tentang pembakuan peraturan di dalam pilkada, karena pilkada tahap satu ini, akan berlangsung di seluruh daerah, kota, kabupaten dan provinsi," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2015).
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, akan berbahaya jika sejak awal tidak ada aturan dan kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.
Pasalnya ungkap Fahri, baik partai, DPR dan masyarakat banyak yang tidak menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pilkada yang tidak menerima masukan rapat panja Komisi II terkait solusi bagi parpol yang kepengurusannya bersengketa.
"Atau para peserta yaitu partai politik dan DPR dalam hal ini termasuk juga kabinet, sejak awal sudah banyak yang tidak disetujui. Nanti kalau ada konflik yang lain-lain malah jadi bencana," tandasnya.
Rapat tersebut akan membahas revisi Undang-undang (UU) Partai Politik (Parpol) dan UU Pilkada terkait parpol yang tengah bersengeta untuk mengikuti pelaksanaan Pilkada pada akhir tahun 2015.
"Ini karena perlu ada kejelasan tentang pembakuan peraturan di dalam pilkada, karena pilkada tahap satu ini, akan berlangsung di seluruh daerah, kota, kabupaten dan provinsi," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2015).
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, akan berbahaya jika sejak awal tidak ada aturan dan kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.
Pasalnya ungkap Fahri, baik partai, DPR dan masyarakat banyak yang tidak menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pilkada yang tidak menerima masukan rapat panja Komisi II terkait solusi bagi parpol yang kepengurusannya bersengketa.
"Atau para peserta yaitu partai politik dan DPR dalam hal ini termasuk juga kabinet, sejak awal sudah banyak yang tidak disetujui. Nanti kalau ada konflik yang lain-lain malah jadi bencana," tandasnya.
(maf)
