Jokowi Diminta Jaga Jarak dengan PDIP
Jokowi Diminta Jaga Jarak dengan PDIP
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengatur pola hubungan dengan partai pengusungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Hal ini menguak usai survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesi (KedaiKOPI) dalam rangka evaluasi enam bulan pemerintahan.
Riset terhadap 450 responden ini dihasilkan bahwa 41,3 persen faktor utama yang paling mempengaruhi bertahannya pemerintah ialah karena faktor dukungan publik.
Hal itu dikatakan pengamat komunikasi publik Universitas Paramadina Hendri Satrio, saat ditemui di diskusi 'Ini Pesan dari Rakyat untuk Jokowi-JK' di Kedai Tjikini, Jakarta.
"Dari dukungan publik yang besar ini dihasilkan bahwa 34,4 persen publik sebaiknya Presiden Jokowi menjaga jarak dengan PDIP. Contohnya saat Presiden pindah ke Istana Bogor lalu masyarakat itu senang," kata Hendri, di Jakarta, kemarin.
Hal senada dikatakan pengamat kebijakan publik Agus Prambagyo. Sebanyak 60,7 persen menyatakan persepsi publik terhadap kemandirian presiden diungkapkan masih mendapatkan pengaruh dari dari partai pengusungnya.
"Tentu sebagai Presiden dan pimpinan politik itu (kemandirian) penting. Masyarakat tahu yang mendukung (presiden) rakyat, bukan partai," ucap Agus.
"Bagaimana dia bermain dengan politik. Namanya juga politik kepiawaian Presiden (dalam kemandirian) sangat dibutuhkan," tandas Agus.
Hal ini menguak usai survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesi (KedaiKOPI) dalam rangka evaluasi enam bulan pemerintahan.
Riset terhadap 450 responden ini dihasilkan bahwa 41,3 persen faktor utama yang paling mempengaruhi bertahannya pemerintah ialah karena faktor dukungan publik.
Hal itu dikatakan pengamat komunikasi publik Universitas Paramadina Hendri Satrio, saat ditemui di diskusi 'Ini Pesan dari Rakyat untuk Jokowi-JK' di Kedai Tjikini, Jakarta.
"Dari dukungan publik yang besar ini dihasilkan bahwa 34,4 persen publik sebaiknya Presiden Jokowi menjaga jarak dengan PDIP. Contohnya saat Presiden pindah ke Istana Bogor lalu masyarakat itu senang," kata Hendri, di Jakarta, kemarin.
Hal senada dikatakan pengamat kebijakan publik Agus Prambagyo. Sebanyak 60,7 persen menyatakan persepsi publik terhadap kemandirian presiden diungkapkan masih mendapatkan pengaruh dari dari partai pengusungnya.
"Tentu sebagai Presiden dan pimpinan politik itu (kemandirian) penting. Masyarakat tahu yang mendukung (presiden) rakyat, bukan partai," ucap Agus.
"Bagaimana dia bermain dengan politik. Namanya juga politik kepiawaian Presiden (dalam kemandirian) sangat dibutuhkan," tandas Agus.
(maf)
Explore More