Sejumlah Rapor Merah Kabinet Kerja Jokowi-JK

JAKARTA - Wacana perombakan menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja, dinilai karena masyarakat merasa tidak puas kinerja selama enam bulan Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Survei dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menuliskan, ketidakpuasan publik dihasilkan karena ada beberapa evaluasi di masyarakat.

Juru Bicara (Jubir) KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan, evaluasi pertama ialah terhadap kebijakan strategis pemerintah.

"Seperti pola penentuan harga bahan bakar minyak (BBM), impor beras, kenaikan harga tarif dasar listrik dan gas, reformasi pajak dan bea cukai serta posisi Tim sukses di BUMN," kata Hendri saat diskusi "Ini Pesan dari Rakyat untuk Jokowi - JK" di Kedai Tjikini, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta, Minggu (10/5/2015).

Dari data yang dihimpun, lebih dari 50 persen masyarakat menyatakan tak setuju atas kenaikan harga-harga pokok seperti BBM dan beras.

"83,6 persen tak setuju naik-turun harga BBM, dan 78,9 persen tak setuju impor beras yang menimbulkan kenaikan harga beras," ujar Hendri.

Selain itu, evaluasi publik kedua menilai terkait program unggulan pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar (KIP), program beras dan rumah murah serta program penurunan harga sembako.

"Kesemuanya juga tidak mendapat dukungan di hati pemilih. Evaluasi publik yang tertuang dalam Nawa Cita juga dapat rapor merah dari publik," tambahnya.