Ini yang Perlu Dilakukan Jokowi sebelum Reshuffle Kabinet
Sabtu, 09 Mei 2015 - 19:30 WIB
Ini yang Perlu Dilakukan Jokowi sebelum Reshuffle Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Poltracking Indonesia menyatakan ada empat hal yang bisa dilakukan Presiden Joko Widodo sebelum melakukan reshuffle atau merombak kabinet.
Pertama, Jokowi harus memiliki alat ukur yang jelas dalam menilai kinerja para menterinya. "Presiden pasti punya alat instrumen untuk melihat kinerja para menteri. Si menteri sudah melakukan apa, lalu apa yang sudah dan belum tercapai," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015).
Kedua, kata dia, reshuffle harus didasarkan atas evaluasi kepuasan publik yang dilakukan dalam bentuk survei-survei oleh sejumlah lembaga. Menurut Hanta, publik memiliki cara berpikir yang sederhana dalam melihat kinerja pemerintah. "Hasil survei disampaikan kepada Presiden untuk meningkatkan kerja agar publik semakin percaya kepada kinerja pemerintahan," tuturnya.
Ketiga, lanjut Hanta, perombakan kabinet itu juga harus dilihat dari kedekatan serta kecocokan Jokowi sebagai Presiden dengan para anak buahnya di Kabinet Kerja.
Menurut dia, Jokowi harus mengetahui menteri yang loyal dan tidak loyal. "Ketika Presiden mendengarkan diskusi ini, bisa saja dia (Jokowi) langsung merombak para menteri," ujar Hanta.
Terakhir, kata Hanta, Jokowi meminta pertimbangan dari partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebelum melakukan reshuffle kabinet.
Bahkan, kata dia, Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan ketua umum partai sebelum melakukan reshuffle kabinet.
"Yang harus dijaga presiden adalah stabilitas politik karena keseharian berhadapan dengan partai di parlemen. Salah satunya pertimbangan koalisi," tutur Hanta
Pertama, Jokowi harus memiliki alat ukur yang jelas dalam menilai kinerja para menterinya. "Presiden pasti punya alat instrumen untuk melihat kinerja para menteri. Si menteri sudah melakukan apa, lalu apa yang sudah dan belum tercapai," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015).
Kedua, kata dia, reshuffle harus didasarkan atas evaluasi kepuasan publik yang dilakukan dalam bentuk survei-survei oleh sejumlah lembaga. Menurut Hanta, publik memiliki cara berpikir yang sederhana dalam melihat kinerja pemerintah. "Hasil survei disampaikan kepada Presiden untuk meningkatkan kerja agar publik semakin percaya kepada kinerja pemerintahan," tuturnya.
Ketiga, lanjut Hanta, perombakan kabinet itu juga harus dilihat dari kedekatan serta kecocokan Jokowi sebagai Presiden dengan para anak buahnya di Kabinet Kerja.
Menurut dia, Jokowi harus mengetahui menteri yang loyal dan tidak loyal. "Ketika Presiden mendengarkan diskusi ini, bisa saja dia (Jokowi) langsung merombak para menteri," ujar Hanta.
Terakhir, kata Hanta, Jokowi meminta pertimbangan dari partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebelum melakukan reshuffle kabinet.
Bahkan, kata dia, Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan ketua umum partai sebelum melakukan reshuffle kabinet.
"Yang harus dijaga presiden adalah stabilitas politik karena keseharian berhadapan dengan partai di parlemen. Salah satunya pertimbangan koalisi," tutur Hanta
(dam)
