Ma'mun: Demokrasi di Demokrat Sudah Mati Sejak Anas Dikudeta
Sabtu, 09 Mei 2015 - 06:37 WIB
Ma'mun: Demokrasi di Demokrat Sudah Mati Sejak Anas Dikudeta
A
A
A
JAKARTA - Kongres Partai Demokrat yang dilaksanakan 11-13 Mei 2015 di Surabaya mendatang yang dinilai penuh rekayasa menuai kritik. Pasalnya, banyak aturan dalam draf tata tertib (tatib) Kongres yang menguntungkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mantan Fungsionaris DPP Partai Demokrat Ma'mun Murod Al-Barbasy mengatakan, banyaknya aturan dalam draf tatib Kongres Demokrat yang menguntungkan SBY bukti sudah matinya demokrasi di tubuh partai berlambang bintang segitiga tersebut.
"Bukan tanda-tanda kematian demokrasi, tapi demokrasi di Demokrat memang sudah lama mati. Demokrasi di Demokrat sudah mati sejak Anas "dikudeta" saat Rapat Dewan Pembina tanggal 8 Februari 2013," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (9/5/2015).
Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini menuturkan, saat itu semua orang yang ikut rapat terdiam semua saat SBY usulkan rumuskan poin "kudeta" terhadap Anas yang kala itu masih menjabat Ketua Umum Partai Demokrat.
"Saat itu SBY sedang menunjukkan kediktatorannya. Kalau sekarang muncul aturan aneh-aneh di Kongres SBY, enggak aneh sama sekali," pungkas Juru Bicara (Jubir) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) ini.
Mantan Fungsionaris DPP Partai Demokrat Ma'mun Murod Al-Barbasy mengatakan, banyaknya aturan dalam draf tatib Kongres Demokrat yang menguntungkan SBY bukti sudah matinya demokrasi di tubuh partai berlambang bintang segitiga tersebut.
"Bukan tanda-tanda kematian demokrasi, tapi demokrasi di Demokrat memang sudah lama mati. Demokrasi di Demokrat sudah mati sejak Anas "dikudeta" saat Rapat Dewan Pembina tanggal 8 Februari 2013," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (9/5/2015).
Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini menuturkan, saat itu semua orang yang ikut rapat terdiam semua saat SBY usulkan rumuskan poin "kudeta" terhadap Anas yang kala itu masih menjabat Ketua Umum Partai Demokrat.
"Saat itu SBY sedang menunjukkan kediktatorannya. Kalau sekarang muncul aturan aneh-aneh di Kongres SBY, enggak aneh sama sekali," pungkas Juru Bicara (Jubir) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) ini.
(kri)
