Jokowi Diminta Tuntaskan Konflik Papua
Jum'at, 08 Mei 2015 - 20:01 WIB
Jokowi Diminta Tuntaskan Konflik Papua
A
A
A
JAKARTA - Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committe for Social Justice (IHCS), Ridwan Darmawan meminta kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua tanggal 8 dan 9 Mei 2015 harus membuahkan hasil, khususnya penuntasan konflik di Papua.
Ridwan mengatakan, kunjungan tersebut patut mendapat apresiasi publik. Namun lebih penting subtansi kunjungan harus memberi harapan baru bagi masyarakat Papua yang kerap dilanda konflik.
"Papua adalah persoalan laten yang hingga saat ini belum bisa ditangani oleh pemerintahan sebelumnya," ujar Ridwan kepada Sindonews, di Jakarta, Jumat (8/5/2015).
"Persoalan Papua mulai dari persoalan HAM, baik sipil politik maupun HAM dalam rumpun ekonomi, sosial, budaya, masalah politik dan keamanan, khususnya historitas integritas Papua," imbuhnya.
Menurut eks aktivis 98 ini, kunjungan kedua Jokowi setelah menjadi presiden harus dibuktikan dengan langkah konkret. Sebab konflik yang melanda negeri Cenderawasih ini dinilai tak lepas dari penanganan yang salah dan dugaan tindakan represif oleh negara.
Oleh sebab itu, melalui kunjungan kali ini, Jokowi seyogyanya segera mulai menerapkan dialog-dialog dalam kerangka untuk mencari formula penyelesaian.
"Salah satu solusi utamanya adalah segera audit/inventarisasi seluruh persoalan di Papua, fasilitasi dialog di sana untuk mengurai kerumitan di sana. Dengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat Papua, lalu laksanakan jangan hanya sekedar wacana apalagi retorika," pungkasnya.
Ridwan mengatakan, kunjungan tersebut patut mendapat apresiasi publik. Namun lebih penting subtansi kunjungan harus memberi harapan baru bagi masyarakat Papua yang kerap dilanda konflik.
"Papua adalah persoalan laten yang hingga saat ini belum bisa ditangani oleh pemerintahan sebelumnya," ujar Ridwan kepada Sindonews, di Jakarta, Jumat (8/5/2015).
"Persoalan Papua mulai dari persoalan HAM, baik sipil politik maupun HAM dalam rumpun ekonomi, sosial, budaya, masalah politik dan keamanan, khususnya historitas integritas Papua," imbuhnya.
Menurut eks aktivis 98 ini, kunjungan kedua Jokowi setelah menjadi presiden harus dibuktikan dengan langkah konkret. Sebab konflik yang melanda negeri Cenderawasih ini dinilai tak lepas dari penanganan yang salah dan dugaan tindakan represif oleh negara.
Oleh sebab itu, melalui kunjungan kali ini, Jokowi seyogyanya segera mulai menerapkan dialog-dialog dalam kerangka untuk mencari formula penyelesaian.
"Salah satu solusi utamanya adalah segera audit/inventarisasi seluruh persoalan di Papua, fasilitasi dialog di sana untuk mengurai kerumitan di sana. Dengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat Papua, lalu laksanakan jangan hanya sekedar wacana apalagi retorika," pungkasnya.
(maf)
