Jokowi Dinilai Tidak Bisa Bedakan Urusan Negara dan Partai
Jum'at, 08 Mei 2015 - 10:19 WIB
Jokowi Dinilai Tidak Bisa Bedakan Urusan Negara dan Partai
A
A
A
JAKARTA - Langkah Istana yang memberikan keistimewaan bagi petinggi dan elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai wajar. Kendati demikian, Presiden Joko Widodo disarankan untuk bisa membedakan antara urusan negara dan kepentingan partai politik.
Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menyikapi kehadiran rombongan pengurusn Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke Istana pada Rabu 6 Mei 2015.
Pada saat itu rombongan elite masuk ke Kompleks Istana melalui pintu yang berada di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Padahal selama ini pintu itu hanya khusus untuk Presiden.
"Pertemuan tersebut jelas beda service antara menteri dan politisi serta kader PDIP. Jokowi wajar lebih takut sama PDIP, pelayanan harus all out untuk petinggi dan kader," kata Pangi saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (8/5/2015).
Menurut Pangi, sah saja Jokowi menggelar komunikasi rutin dengan elite PDIP. Apalagi hasil kongres di Bali menyebutkan Jokowi menyanggupi pertemuan rutin dengan kader dan elite partai yang sudah membesarkannya.
"Ini bagus untuk diteruskan supaya komunikasi politik Jokowi dengan kader partai pengusung bisa berjalan bagus sehingga miskomunikasi bisa diminimalisasi sedini mungkin," tutur peneliti IndoStrategi itu..
Namun demikian, kata Pangi, idealnya pertemuan itu tak dilakukan di Istana Presiden. Jika dilakukan di Istana maka hal itu dinilai mengganggu kepentingan publik lantaran status Jokowi sebagai kepala Negara.
Sementara, sambung dia, keperluan elite PDIP dengan Jokowi membicarakan tentang kepentingan partai. (Baca: Bertemu Jokowi, Rombongan PDIP Lewat Pintu Khusus Presiden)
Dia pun membandingkan gaya Presiden Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono, presiden sebelumnya. Menurut dia, SBY memilih untuk menjamu tamu-tamunya di Cikeas, kediamannya.
"Itu beda Jokowi dengan SBY. Kalau Jokowi enggak bisa menempatkan dan membedakan mana yang menjadi urusan partai dengan urusan negara dan rakyat," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kendaraan yang berisi rombongan pengurus PDIP menyambangi Jokowi di Kompleks Istana pada Rabu 6 Mei 2015. Kendaraan rombongan masuk melalui pintu masuk Jalan Venteran. Pintu ini biasanya hanya digunakan khusus untuk Presiden.
Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menyikapi kehadiran rombongan pengurusn Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke Istana pada Rabu 6 Mei 2015.
Pada saat itu rombongan elite masuk ke Kompleks Istana melalui pintu yang berada di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Padahal selama ini pintu itu hanya khusus untuk Presiden.
"Pertemuan tersebut jelas beda service antara menteri dan politisi serta kader PDIP. Jokowi wajar lebih takut sama PDIP, pelayanan harus all out untuk petinggi dan kader," kata Pangi saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (8/5/2015).
Menurut Pangi, sah saja Jokowi menggelar komunikasi rutin dengan elite PDIP. Apalagi hasil kongres di Bali menyebutkan Jokowi menyanggupi pertemuan rutin dengan kader dan elite partai yang sudah membesarkannya.
"Ini bagus untuk diteruskan supaya komunikasi politik Jokowi dengan kader partai pengusung bisa berjalan bagus sehingga miskomunikasi bisa diminimalisasi sedini mungkin," tutur peneliti IndoStrategi itu..
Namun demikian, kata Pangi, idealnya pertemuan itu tak dilakukan di Istana Presiden. Jika dilakukan di Istana maka hal itu dinilai mengganggu kepentingan publik lantaran status Jokowi sebagai kepala Negara.
Sementara, sambung dia, keperluan elite PDIP dengan Jokowi membicarakan tentang kepentingan partai. (Baca: Bertemu Jokowi, Rombongan PDIP Lewat Pintu Khusus Presiden)
Dia pun membandingkan gaya Presiden Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono, presiden sebelumnya. Menurut dia, SBY memilih untuk menjamu tamu-tamunya di Cikeas, kediamannya.
"Itu beda Jokowi dengan SBY. Kalau Jokowi enggak bisa menempatkan dan membedakan mana yang menjadi urusan partai dengan urusan negara dan rakyat," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kendaraan yang berisi rombongan pengurus PDIP menyambangi Jokowi di Kompleks Istana pada Rabu 6 Mei 2015. Kendaraan rombongan masuk melalui pintu masuk Jalan Venteran. Pintu ini biasanya hanya digunakan khusus untuk Presiden.
(dam)
