Ini Tiga Kelompok Menteri yang Dinilai Layak Diganti
Jum'at, 08 Mei 2015 - 09:40 WIB
Ini Tiga Kelompok Menteri yang Dinilai Layak Diganti
A
A
A
JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle kabinet kembali mencuat. Sejumlah pihak menilai sudah saatnya Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah tersebut.
Pengamat politik Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (Sigma) M Imam Nasef mengatakan Presiden Jokowi harus memiliki tolak ukur yang jelas dalam melakukan reshuffle kabinet. Tolok ukur didasarkan atas kinerja selama enam bulan kabinet.
Nasef mengatakan, ada tiga kategori bidang kementerian yang menterinya layak diganti. Pertama, menteri-menteri pada bidang perekonomian seharusnya yang paling banyak diganti.
Alasanya, lanjut dia, rakyat saat ini sedang merasakan himpitan ekonomi yang begitu hebat, di antaranya akibat mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, harga bahan bakar minyak yang tidak stabil, dan kurs rupiah yang kian melemah.
"Menteri yang paling bertanggung jawab tentu Menko Perkonomian, Menteri ESDM, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan yang tidak boleh ketinggalan adalah Menteri BUMN," kata Nasef saat dihubungi Sindonews, Jumat (8/5/2015).
Kedua, menteri-menteri pada bidang politik, hukum dan keamanan (polhukam). Nasef menilai hal itu terlihat dari instabilitas politik, penegakan hukum melemah ditambah kisruh antar institusi penegak hukum yang tidak kunjung usai, dan meningkatnya angka kriminalitas.
Menurutnya, menteri yang paling bertanggungjawab tentu Menkopolhukam. Dalam beberapa waktu terakhir, kata Nasef, Menkopolhukam terbukti tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan.
Bahkan, lanjut dia, tidak jarang justru semakin memperuncing persoalan. "Menkumham juga paling bertanggung jawab atas kegaduhan politik dan distorsi penegakan hukum yang terjadi saat ini," katanya.
Ketiga, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia. Menurut Nasef, revolusi mental yang menjadi program prioritas tidak terlihat wujudnya serta pengaruhnya. "Buktinya mental bangsa ini bukannya semakin baik, tapi malah sebaliknya," ujar Nasef.
Pengamat politik Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (Sigma) M Imam Nasef mengatakan Presiden Jokowi harus memiliki tolak ukur yang jelas dalam melakukan reshuffle kabinet. Tolok ukur didasarkan atas kinerja selama enam bulan kabinet.
Nasef mengatakan, ada tiga kategori bidang kementerian yang menterinya layak diganti. Pertama, menteri-menteri pada bidang perekonomian seharusnya yang paling banyak diganti.
Alasanya, lanjut dia, rakyat saat ini sedang merasakan himpitan ekonomi yang begitu hebat, di antaranya akibat mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, harga bahan bakar minyak yang tidak stabil, dan kurs rupiah yang kian melemah.
"Menteri yang paling bertanggung jawab tentu Menko Perkonomian, Menteri ESDM, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan yang tidak boleh ketinggalan adalah Menteri BUMN," kata Nasef saat dihubungi Sindonews, Jumat (8/5/2015).
Kedua, menteri-menteri pada bidang politik, hukum dan keamanan (polhukam). Nasef menilai hal itu terlihat dari instabilitas politik, penegakan hukum melemah ditambah kisruh antar institusi penegak hukum yang tidak kunjung usai, dan meningkatnya angka kriminalitas.
Menurutnya, menteri yang paling bertanggungjawab tentu Menkopolhukam. Dalam beberapa waktu terakhir, kata Nasef, Menkopolhukam terbukti tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan.
Bahkan, lanjut dia, tidak jarang justru semakin memperuncing persoalan. "Menkumham juga paling bertanggung jawab atas kegaduhan politik dan distorsi penegakan hukum yang terjadi saat ini," katanya.
Ketiga, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia. Menurut Nasef, revolusi mental yang menjadi program prioritas tidak terlihat wujudnya serta pengaruhnya. "Buktinya mental bangsa ini bukannya semakin baik, tapi malah sebaliknya," ujar Nasef.
(dam)
