Pengoperasian Bus APTB Dikaji Ulang

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengkaji pengoperasian angkutan perbatasan terintegrasi bus Transjakarta (APTB) terkait opsi yang dipilih Organisasi Angkutan Darat (Organda) bahwa APTB hanya sampai perbatasan.

Menurut Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI Jakarta Emanuel Kristanto, opsi tersebut dipilih karena tidak ada kesepakatan tarif per kilometer. Dishub menawarkan Rp13.000- 15.000, namun operator APTB meminta Rp18.000-20.000.

”Kami masih mengkaji opsi yang mereka pilih. Jika memang akan dilelang kembali, ya nanti keputusannya ada di kepala dinas,” ujarnya kemarin. Dishub telah memberikan dua opsi terkait pengoperasian APTB. Pertama, APTB dapat beroperasi seperti yang sudah dijalani selama ini dan harus mengangkut penumpang yang pindah dari Transjakarta ke APTB tanpa biaya tambahan. Kedua, APTB hanya boleh beroperasi sampai perbatasan. Dengan opsi tersebut, operator memilih opsi hanya melayani sampai di perbatasan.

Kepala Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menjelaskan, opsi yang dipilih operator APTB hanya beroperasi sampai perbatasan bukan karena ketidaksepakatan tarif rupiah per kilometer yang ditawarkan. Namun, opsi itu diambil lantaran Dishub hanya memberikan dua opsi.

”Kami sangat mendukung kebijakan gubernur terkait pelayanan. Sudah puluhan tahun di bidang pelayanan, tidak mungkin kami lari. Tak mungkin juga kami melawan penguasa. Kami Rp12.000 per kilometer pun tidak ada masalah asalkan ada pembicaraan,” ungkap Shafruhan. Menurut dia, selama ini pihaknya belum pernah diajak bicara perihal sistem rupiah per kilometer.

Awalnya memang PT Transportasi Jakarta dan Dishub meminta operator APTB ikut berpartisipasi melayani masyarakat yang melewati busway atau jalur Transjakarta kemudian mengikuti standar pelayanan minimum sesuai standar Transjakarta. Setelah disesuaikan, operator APTB juga disuruh menghitung kisaran berapa rupiah per kilometer.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, opsi rupiah per kilometer sudah sering disampaikan, bahkan terekam dalam YouTube. Pemprov juga sudah mengirimkan surat kepada Organda, khususnya operator APTB mengenai sistem rupiah per kilometer yang akan dilelang sebelum akhir Mei. ”Kalau kami tambah bus lebih banyak, nanti kamu mati sendiri loh.

Sebelum mati sendiri, bayar sopir mahal, kamu ikut kita deh. Kamu beli bus bagus nanti kami bayar rupiah per kilometer, kamu enggak usah mikirin ngetem, penumpang, depo, dan servis, kita aturin, kalian tahunya untung saja. Itu yang kita tawarin . Tapi, mereka kayaknya mau ancam kita karena kita kurang bus. Enggak apa-apa lihat saja 2-3 bulan nanti,” ungkap Ahok. Mantan bupati Belitung Timur itu mengaku masih menghormati pengusaha bus yang sejak lama membantu DKI Jakarta. Meski demikian, tender lelang tarif tetap akan dilakukan.

Jika tidak ada yang mau dengan tarif lelang, pihaknya mengalihkan dana public service obligation (PSO) sebesar Rp2 triliun untuk Transjakarta 24 jam, Kopaja, dan Kopami sambil menunggu pengadaan 2.000 unit bus pada 2016. Sementara itu, Pemkot Bekasi belum menentukan sikap mengenai layanan APTB hanya sampai perbatasan. ”Kami jelas menolak kebijakan itu. Kami sedang berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dishub DKI,” kata Kepala Dishub Kota Bekasi Sopandi Budiman kemarin.

Pihaknya akan tetap meminta APTB bisa masuk busway. Menurut dia, rencana APTB sampai perbatasan Jakarta dan Bekasi membuat masyarakat Bekasi cenderung kembali menggunakan kendaraan pribadinya menuju Jakarta. Operasional APTB dianggap sangat membantu mengurai kepadatan arus lalu lintas.

Ditambah jumlah penumpang APTB dari Kota Bekasi mencapai 4.000 setiap hari. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta Ahok memikirkan ulang kebijakannya terkait APTB beroperasi sampai perbatasan. Jika itu diberlakukan, akan terjadi kemacetan kembali di Bekasi dan Jakarta.

Bima setiyadi/ abdullah m surjaya