Laporkan Menteri Berkinerja Lamban

JAKARTA - Sore kemarin sekitar pukul 15.18 WIB seorang pria berkemeja batik terlihat sibuk berbincang dengan petugas Paspampres yang berjaga di pintu gerbang depan Istana Negara.

Pria berbaju batik yang ternyata adalah seorang staf Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani itu meminta kepada Paspampres agar membiarkan bus wisata yang melalui Jalan Majapahit masuk. Sesuai prosedur aturan masuk Istana, pintu yang dikhususkan untuk Presiden itu tentu tidak mungkin dibuka, kecuali pada kegiatan khusus yang diselenggarakan Istana saat Hari Kemerdekaan RI.

Semua tamu yang akan memasuki kompleks Istana hanya memiliki satu akses masuk, yaitu melalui pintu Sekretariat Negara. Bus tamu dan kendaraan pribadi para tamu dalam aturan yang berlaku di Istana juga harus parkir di kompleks Setneg. Selanjutnya, para tamu masuk kompleks Istana melalui pemeriksaan yang intensif dan menggunakan identitas tamu yang ditukar di “ruang kaca” yang dijaga sekitar tiga Paspampres.

Petugas Paspampres sesuai aturan tentu melarang siapa pun tamu yang masuk lewat gerbang depan Istana. Namun karena di depan bus itu adalah mobil RI 17 yang digunakan Menko PMK Puan Maharani, Komandan Kompleks (Danplek) Istana pun turun tangan. Sekitar hampir lima menit Paspampres yang berjaga dan Danplek berkoordinasi agar bus yang membawa rombongan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu bisa masuk melalui pintu utama.

Akhirnya, bus besar yang membawa 33 ketua DPD PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia yang dipimpin Puan akhirnya bisa masuk melalui pintu istimewa tersebut. Bus wisata hijau cerah itu pun bisa parkir di dalam kompleks Istana, tempat sehari-hari parkir mobil pejabat eselon, menteri, dan setingkat menteri yang berstiker khusus. Selain pintu masuk dan tempat parkir, kedatangan rombongan tersebut juga sedikit diwarnai ketidaklaziman.

Hal ini terkait penampilan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis. Gubernur asal PDI Perjuangan ini masuk Istana dengan bercelana jeans, pakaian yang selama ini “diharamkan” bila memasuki kompleks Istana. Berdasarkan agenda yang diterima wartawan, kedatangan puluhan kader PDIP menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tidak terjadwal. Namun, menurut Bendahara PDI Perjuangan Olly Dondokambey, kegiatan Presiden yang bersifat intern ini sudah dijadwalkan sebelumnya.

Puan yang dikonfirmasi kehadiran kader partai secara ramai-ramai ke Istana menemui Presiden mengakui sebagai hal istimewa. Menurutnya, tidak ada partai lain yang bisa bertemu Presiden di Istana Negara untuk bersilaturahmi secara khusus. Dalam catatan KORAN SINDO, Presiden sebelumnya memang tidak pernah menggelar kegiatan silaturahmi dengan partai pengusungnya di dalam Istana Negara. “Ya alhamdulillah, (kami) spesial pakai telor haha..,” ujar Puan menceritakan pertemuan yang istimewa bagi partainya di Istana.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB dan berlangsung selama hampir 1 jam 15 menit itu, Presiden Jokowi tidak didampingi menteri terkait seperti Mensesneg Pratikno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Saat dikonfirmasi, Andi Widjajanto mengaku tidak diminta Presiden untuk mendampingi pertemuan dengan DPD PDIP, mengingat acara itu adalah kegiatan partai.

Adapun Puan mengaku kehadirannya untuk mendampingi Presiden. “Saya memang diminta oleh Pak Presiden untuk hadir mendampingi dan kemudian mendengarkan, itu saja,” jelasnya. Puan menuturkan, pertemuan DPD PDIP dengan Presiden merupakan kegiatan silaturahmi untuk memberikan masukan dansarankepada Jokowitentang situasi dan kondisi di wilayah masing-masing DPD.

Menurut putri bungsu ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu, pertemuan berlangsung santai dan tidak membicarakan hal-hal teknis. “Jadi hanya sampai membicarakan masukan dan kemudian berharap ke depan ini negara akan lebih baik, dan kemudian ketersediaan pangan dan lain-lain bisa disiapkan menjelang bulan puasa dan hari raya,” jelasnya sembari menuturkan pertemuan sama akan digelar secara rutin.

Olly Dondo kambey menambahkan, pertemuan DPD PDIP dengan Presiden Jokowi juga sekaligus untuk menyampaikan informasi adanya kementerian yang masih lamban dalam menjalankan fungsinya, termasuk lambatnya penyerapan anggaran. Namun, saran dan masukan yang disampaikan itu menurutnya bukan untuk mendorong terjadinya reshuffle kabinet. Kementerian yang dikeluhkan adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perdagangan.

“Ya, dorongan dari kita ke Presiden untuk lebih bisa menggenjot menteri-menterinya itu, untuk lebih cepat melakukan tindakan agar supaya di daerah bisa menyambut dengan baik,” tandasnya. Seperti saat tiba di Istana, saat keluar Istana pun rombongan DPD melalui pintu gerbang utama Istana Negara. Mobil Menko PMK Puan Maharani berada di depan bus rombongan dan bergegas keluar Istana melalui Jalan Majapahit.

Pengamat politik dari CSIS Arya Fernandes menyarankan setiap pertemuan politik antara Presiden dengan PDIP dilaksanakan di luar Istana. Selain dari sisi etika politik dan etika bernegara yang kurang patut, dia melihat tidakadaurgensipertemuanharus digelar di Istana.

“Justru kalau dilakukan di Istana secara komunikasi politik bisa saja muncul persepsi PDIP sedang mendesak reshuffle. Itu malah tidak baik dipersepsikan publik,” ujarnya.

Rarasati syarief/ rahmat sahid