TNI Bentuk Komando Operasi Khusus

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan, pembentukan Komando Operasi Khusus merupakan upaya untuk mengantisipasi berbagai ancaman, termasuk merespons ketegangan yang cenderung meningkat di Laut China Selatan (LCS).

”Yang kita bangun komando operasi khusus gabungan. Operasi khususnya bukan pasukan khususnya,” ujar Panglima saat peresmian Museum Penerangan dan Peluncuran Buku TNIAirAsia QZ-8501 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.

Sedangkan pasukan khusus, kata Panglima, menjadi kewenangan dan tanggung jawab penuh setiap kepala staf angkatan. ”Mau diapakan itu bergantung kepala staf angkatan. Panglima hanya menggunakan. Di dalam menggunakan itu harus ada wadahnya. Wadahnya adalah operasi gabungan,” katanya. Mantan KSAD ini menjelaskan, Komando Operasi Khusus ini gabungan pasukan khusus dari tiga matra. Mereka nanti disiagakan atau stand by dalam kurun waktu selama enam bulan dan diberikan logistik serta mendapatkan pelatihan. Itu dilakukan mengingat ancaman dapat terjadi kapan dan di mana saja.

”Nanti di standby force di Sentul, Bogor. Nanti kita berikan logistik seperti orang sedang operasi, tapi posisinya stand by,” ucapnya. Untuk enam bulan pertama, sambung Panglima, Komando Operasi Gabungan dipimpin oleh Danjen Kopassus. Selanjutnya bergilir dipimpin oleh Komandan Marinir dan Komandan Paskhas. ”Itu berjalan terus. Ini pasukan yang stand by, apabila diperlukan dalam hitungan menit itu bisa langsung digerakan. Jadi panglima TNI tinggal menggunakan untuk kepentingan tugas operasi,” kata Panglima.

Dia mengakui, pembentukan ini sebagai tanggung jawab TNI bila pemerintah dan negara sewaktu- waktu memerlukan mereka sehingga tidak perlu membentuk pasukan lagi. ”Jangan sampai nanti Presiden meminta panglima TNI siapkan pasukan, siap Pak, belum siap. Nah, repot itu nanti,” s e l o r o h Panglima. Terkait dengan reorganisasi TNI, Panglima mengaku, itu masih berjalan terus, termasuk wacana pembentukan wakil panglima (wapang).

”Reorganisasi masih jalan terus, nama-nama (wapang) banyak, tapi saya belum tahu,” katanya. Pada era kepemimpinan Panglima TNI Moeldoko, TNI terus melakukan pembenahan internal guna menghadapi tantangan global. Salah satunya mengusulkan ada reorganisasi dengan menambah jabatan wakil panglima TNI. Penambahan struktur baru itu sebagai upaya antisipasi bila panglima TNI berhalangan.

Selain itu, menambah panglima Komando Operasional Angkutan Udara (Pangkoops AU) dan tiga armada bagi matra Angkatan Laut (AL) serta divisi baru Kostrad. ”Kelak bakal ada armada timur, tengah, dan barat. Terus Pangkoops AU 1, 2, dan 3, serta Divisi Kostrad 1, 2, dan 3,” sebutnya. Anggaran TNI pada 2015 ini mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp102 triliun. Anggaran TNI akan terus meningkat sampai Rp200 triliun pada 2017 guna mewujudkan program Minimum Essential Force (MEF).

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi mengaku telah melakukan berbagai persiapan. TNI AL memiliki pasukan khusus Detasemen Jala Mengkara (Denjaka) dan Marinir. ”Panglima sudah punya rencana contingency untuk menyiapkan pasukan operasi khusus. Untuk termin enam bulan ini antara dua sampai satu peleton sekitar. Nantikan dibagi. Paling tidak, sudah ada untuk siaga saat ini. Misalnya, 70 tadi kan, mungkin kita siapkan antara 20-25 dari Marinir dan Denjaka. Sisanya dari Kopassus dan Korpaskhas,” katanya.

Seluruh personel tersebut nanti berada di bawah kendali operasi Mabes TNI. Ade menjelaskan, mereka telah disiapkan untuk melakukan operasi khusus. ”Ini kan kaitannya dengan tren ancaman. Kalau tren ancaman meningkat, kita juga harus meningkatkan kompetensi prajurit. Itu pasti,” ucapnya. Sementaraitu, KapuspenTNI Mayjen Fuad Basya mengatakan bahwa TNI merupakan organisasi yang dibentuk untuk menghadapi keadaan darurat.

Sebelum terjadi kondisi darurat organisasi sudah dalam keadaan siap. ”Jangan menunggu perang atau darurat baru dibentuk (wapang), ya enggak benar,” ujarnya. TNI adalah organisasi keamanan dan Mabes TNI adalah institusi yang memegang penuh TNI AD, AL, dan AU. Menurut Fuad, panglima TNI memiliki tugas selain sebagai pembinaan dan pengendali pasukan, kadang kala juga harus menjalankan tugas-tugas sebagai pejabat negara.

”Begitu beratnya tugas panglima TNI karena ada banyak kegiatan protokoler yang harus dijalankan seperti kunjungan ke negara-negara sahabat dan menyiapkan pasukan tempur juga,” tutur Fuad. Bila panglima TNI berhalangan, kata Fuad, biasanya tugas- tugas dikerjakan oleh kasum yang telah ditunjuk. Bila terjadi peristiwa insidental, kasum akan melaksanakan tugasnya.

”Selama ini kasum hanya sifatnya koordinasi, tidak bisa menggerakkan pasukan. Kasum bisa saja menggerakkan tiga angkatan, tapi akan cukup rancu. Kalau wapang bisa menggerakkan pasukan dan ini lebih pas karenanya nanti akan dihapus jabatan kasum,” katanya. Pengamat militer Mufti Makarim menilai, pengembangan postur TNI memang sudah direncanakan dan menjadi pembahasan cukup lama. Saat ini terjadi perubahan pendekatan dari pengamanan berbasis internal menjadi eksternal.

”Dulu ancaman dari gerakan di dalam negeri seperti ideologi kiri atau kanan, namun kini sudah diantisipasi BIN. Sekarang ancaman transnasional. Jadi TNI mau lebih fokus pada ancaman konvensional,” ucapnya. Apalagi, ada perubahan paradigma pemerintahan Presiden Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mana lebih menekankan kerja sama negara di tingkat regional atau negara besar yang memiliki pertahanan mumpuni.

Pemerintahan Jokowi lebih mengedepankan pada pengembangan maritim sehingga pertahanan harus ditingkatkan. ”Ini mendorong pengembangan postur TNI. Ini positif dan secara umum saya melihat Moeldoko benar-benar mengerti soal pengembangan postur TNI,” katanya.

Sucipto