Parpol KIH Dorong Reshuffle

JAKARTA - Sejumlah partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle kabinet.

Dalam pandangan mereka, waktu enam bulan sudah cukup bagi Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk mengevaluasi kinerja para menteri. Dorongan reshuffle ini di antaranya disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem. Mereka juga mengingatkan, evaluasi per enam bulan untuk melihat efektivitas kinerja para pembantunya di Kabinet Kerja bisa menjadi bahan pijakan perombakan kabinet tersebut.

”Presiden kan pernah menyampaikan evaluasi enam bulanan terhadap kinerja para menteri. Itu bisa menjadi pertimbangan Presiden,” ujar politikus PDIP Arif Wibowo di Jakarta kemarin. Menurut Arief, apa yang sudah dievaluasi Presiden Jokowi mengenai kinerja menterinya harus ada output berupa tindakan. Kalau tidak, evaluasi hanya akan menjadi catatan-catatan saja tanpa ada makna serta tidak memberikan harapan adanya perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.

Ketua DPP Partai NasDem Jhonny G Plate menandaskan, selaku partai pengusung dan pendukung pemerintah, pihaknya tentu akan mendukung bahkan tanpa syarat apabila Presiden Jokowi ingin melakukan reshuffle. Termasuk juga ketika dalam reshuffle nanti menghendaki kader Partai Nas- Dem untuk kembali menduduki posisi di Kabinet Kerja.

Namun dia berharap reshuffle jangan sampai mengganggu situasi politik yang mulai membaik serta bagaimana wacana reshuffle itu tidak mengganggu stabilitas ekonomi, terlebih saat ini pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama cukup baik, yakni 4,7%. ”Karena imbas dari ketidakstabilan ekonomi akan dirasakan masyarakat secara langsung,” katanya. Selain kalangan partai pendukung, pimpinan DPR juga melihat urgensi reshuffle . Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, misalnya, meyakini Presiden sudah ada catatan tersendiri mengenai kinerja menterinya.

”Ini kan sudah dievaluasi oleh Presiden. Waktunya sudah enam bulan bekerja dan pasti Presiden sudah tahu mana yang harus dilakukan dan tidak. Kita percayakan kepada Presiden,” katanya. Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengaku sudah sejak sebulan lalu dirinya sudah mendorong perlunya dilakukan reshuffle karena banyak menteri tidak perform dan masyarakat banyak yang kecewa.

”Di bidang ekonomi dan hukum tidak berprestasi dengan baik. Di bidang hukum terjadi kekisruhan, ekonomi kita memburuk,” katanya. Sementara itu Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai Presiden perlu membuat parameter jelas untuk mengukur kinerja para menterinya serta memberikan tenggat waktu bagi para menterinya untuk bisa memperbaiki kinerja sebelum pada akhirnya dilakukan reshuffle .

”Reshuffle kabinet tidak harus dalam waktu dekat. Presiden Jokowi perlu melakukan kajian setidaknya setahun atau paling mungkin setelah Idul Fitri untuk memberikan kesempatan kepada menteri-menteri tersebut melakukan rebound untuk memperbaiki kinerjanya. Waktu setahun untuk penilaian menjadi adil bagi kabinet dengan sejumlah perbaikan dalam kinerjanya,” ungkapnya.

Soal penilaian serta kepuasan publik yang menurun terhadap pemerintahan, Muradi berpendapat, Presiden Jokowi harus melakukan reviu atas sejumlah parameter penilaian atas kinerja para menterinnya. Dengan begitu, kata dia, dalam hitungan bulan ke depan akan kelihatan mana yang berhasil mana yang kedodoran dan gagal. Sebelumnya, wacana reshuffle kembali mengemuka setelah Wapres Jusuf Kalla (JK) memberikan sinyal tentang perlunya reshuffle untuk perbaikan kinerja pemerintahan.

Padahal sebelumnya dia terkesan menentang wacana reshuffle, terutama terkait dengan hasil survei Poltracking Indonesia dan Indo Barometer yang menemukan mayoritas masyarakat tidak puas dengan 6 bulan kinerja pemerintahan. Presiden Jokowi yang dimintai konfirmasi soal reshuffle hanya tertawa dan meminta wartawan menanyakan ke JK. Adapun Mensesneg Pratikno, kemarin, menyatakan bahwa sampai saat ini Presiden Jokowi tidak pernah membahas dan membicarakan isu reshuffle kabinet.

Menurut mantan Rektor UGM ini, yang dilakukan sehari- hari di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Wapres JK adalah mengevaluasi pekerjaan tiap kementrian. Dalam evaluasi itu harus dilakukan percepatan bagaimana meningkatkan pekerjaan di seluruh kementerian dan menyukseskan berbagai program unggulan yang dikawal langsung oleh Presiden. ”Jadi tidak ada pembicaraan tentang reshuffle, minimal tidak melibatkan saya, jadi saya tidak tahu. Dan kita selalu fokusnya pada bagaimana kita melakukan implementasi program-program kita secara lebih,” tandasnya.

Respons Para Menteri

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno saat dimintai konfirmasi wacana reshuffle menandaskan bahwa perombakan kabinet tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Menurutdia, para menterihanya fokus untuk bekerja membantu Presiden. ”Yang menilai kan atas. Kami kan menilai bawah kami. Yang di atas tentunya Pak Presiden dan Wapres. Silakan tanya kepada beliau. Kami tidak pernah tahu,” kata Tedjo di Istana, Jakarta, kemarin.

Tedjo sendiri mengaku sudah memberikan penilaian kepada kementerian di bawahnya. Menurutnya, yang terpenting kementerian bisa saling bersinergi dan bekerja sama. ”Saya rasa itu tadi, saya katakan para menteri tahu tugas pokoknya. Tinggal saya mengoordinasi agar dalam suatu penugasan yang terkait beberapa kementerian bisa dilakukan secara bersinergi,” tegasnya.

Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, sejauh ini menteri dari partai politik memiliki kinerja yang baik. Kendati demikian dia menyerahkan penilaian kinerja para menteri kepada Presiden Jokowi dan Wapres JK. ”Saya tidak tahu penilaian beliau seperti apa. Kalau ada menterimenteri parpol termasuk kepada saya, kalau teman-teman menanyakan penilaian saya, saya baik-baik saja semuanya,” ujar menteri asal Partai NasDem itu.

Adapun Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengaku sejauh ini tidak ada komunikasi dari Presiden tentang reshuffle . Selama enam bulan pemerintahan Kabinet Kerja berjalan, Ferry mengaku tidak pernah ada teguran maupun pujian dari Presiden Jokowi mengenai kinerja para menteri.

”Kan dia (Presiden) bukan guru yang bagi-bagi rapor ke kami, tugasnya sebagai pimpinan. Saya mah siapa, cuma pembantu Presiden kok ikut-ikutan (bertanya mengenai evaluasi),” tambahnya.

Rahmat sahid/ rarasati syarief/ant