Lagi, Kunci Jawaban UN Beredar
Rabu, 06 Mei 2015 - 09:00 WIB
Lagi, Kunci Jawaban UN Beredar
A
A
A
MEDAN - Hari kedua pelaksanaan ujian nasional (UN) SMP dan sederajat kembali diwarnai dengan penemuan kertas yang diduga kunci jawaban dari tangan siswa, Selasa (5/5).
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pun akan menindak tegas sekolah yang terbukti curang. Seperti pada hari pertama UN, Senin (4/5), kertas yang diduga berisi kunci jawaban itu masih ditemukan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut). Kali ini lokasi penemuan di SMP Negeri 2 Medan dan SMPN 3 Medan.
Kertas itu ditemukan saat Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar memantau pelaksanaan UN bersama sejumlah asistennya. Abyadi mengatakan, dari hasil pengamatan di SMPN 2 Medan, pihaknya mendapati kertas berisi kunci jawaban bidang studi Matematika dari sejumlah siswa. Ombudsman menemukan indikasi kebocoran kunci jawaban UN.
”Saat kami memantau dari luar kelas, kami melihat peserta ujian melihat kertas itu; dan saat disita, siswa buru-buru memasukkan ke dalam laci,” kata Abyadi. Kunci jawaban yang mereka temukan sama persis saat ditemukan di SMPN 1 Medan, yaitu terketik rapi dengan kodekode tertentu. Sementara di SMPN 3, seorang siswa didapati memegang kertas tersebut. Namun di SMPN 3, Ombudsman menyita kertas langsung dari siswa bersangkutan disaksikan pengawas dan guru sekolah.
Saat pengawas diminta mengambil kertas jawaban tersebut, pengawas menolak sehingga Ombudsman mengambil paksa kunci jawaban itu. Anggota BSNP Pusat Teuku Ramli Zakaria menegaskan, timnya akan melaporkan hasil temuan Ombudsman Sumut ke BSNP Pusat. ”Sanksi akan diberikan kepada sekolah penyelenggara jika terbukti,” kata Ramli.
Kepala SMPN 3 Medan Nurhalimah Sibuea mengatakan tidak mengetahui dari mana sumber kunci jawaban itu. Ketika dikonfirmasi, dia menegaskan pihak sekolah telah mengimbau agar siswa tidak percaya dengan kunci jawaban yang beredar di lapangan. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ombudsman juga menemukan dugaan kebocoran UN SMP pada hari kedua pelaksanaan, kemarin.
Ketua Ombudsman NTB Adhar Hakim mengatakan, hal itu terbukti saat pihaknya membuntuti sejumlah siswa yang melakukan transaksi dengan penjual kunci jawaban di beberapa tempat di Kota Mataram. ”Jadi, transaksi itu berlangsung pada Selasa subuh. Di sejumlah titik tampak para siswa berkumpul untuk membeli kunci jawaban dari tangan oknum yang tidak bertanggung jawab ini,” katanya.
”Saat itu rata-rata mereka (siswa) sudah berseragam sekolah,” ucapnya. Selepas membeli kunci jawaban, imbuh Adhar, siswa mampir ke warnet untuk memperbanyak kunci jawaban itu dengan cara dicetak. ”Dari pengakuan mereka, harga satu paket yang berisi lima kunci jawaban itu mencapai Rp300.000 hingga Rp1 juta,” kata Adhar. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meminta siapa pun tidak berdiam diri andai terjadi kebocoran soal UN.
Dia menegaskan kebocoran itu terjadi bukan hanya karena banyak orang jahat. ”Namun juga karena banyak orang baik diam dan mendiamkannya,” kata Anies. Anies mengaku bahwa praktik curang kebocoran pelaksanaan UN sudah terjadi belasan tahun, maka itu tidak perlu didiamkan. ”Karena itu, saya minta kalau ada indikasi, laporkan. Kita langsung follow up,” imbuhnya.
Dilanjutkannya, Kemendikbud mempunyai cara untuk melakukan perbaikan yakni dengan memakai indeks integritas UN. Harapannya tahun depan pelaksanaan UN lebih baik dengan semakin banyak pihak yang melaporkan praktik kecurangan.
syukri amal/ sindonews/ant
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pun akan menindak tegas sekolah yang terbukti curang. Seperti pada hari pertama UN, Senin (4/5), kertas yang diduga berisi kunci jawaban itu masih ditemukan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut). Kali ini lokasi penemuan di SMP Negeri 2 Medan dan SMPN 3 Medan.
Kertas itu ditemukan saat Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar memantau pelaksanaan UN bersama sejumlah asistennya. Abyadi mengatakan, dari hasil pengamatan di SMPN 2 Medan, pihaknya mendapati kertas berisi kunci jawaban bidang studi Matematika dari sejumlah siswa. Ombudsman menemukan indikasi kebocoran kunci jawaban UN.
”Saat kami memantau dari luar kelas, kami melihat peserta ujian melihat kertas itu; dan saat disita, siswa buru-buru memasukkan ke dalam laci,” kata Abyadi. Kunci jawaban yang mereka temukan sama persis saat ditemukan di SMPN 1 Medan, yaitu terketik rapi dengan kodekode tertentu. Sementara di SMPN 3, seorang siswa didapati memegang kertas tersebut. Namun di SMPN 3, Ombudsman menyita kertas langsung dari siswa bersangkutan disaksikan pengawas dan guru sekolah.
Saat pengawas diminta mengambil kertas jawaban tersebut, pengawas menolak sehingga Ombudsman mengambil paksa kunci jawaban itu. Anggota BSNP Pusat Teuku Ramli Zakaria menegaskan, timnya akan melaporkan hasil temuan Ombudsman Sumut ke BSNP Pusat. ”Sanksi akan diberikan kepada sekolah penyelenggara jika terbukti,” kata Ramli.
Kepala SMPN 3 Medan Nurhalimah Sibuea mengatakan tidak mengetahui dari mana sumber kunci jawaban itu. Ketika dikonfirmasi, dia menegaskan pihak sekolah telah mengimbau agar siswa tidak percaya dengan kunci jawaban yang beredar di lapangan. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ombudsman juga menemukan dugaan kebocoran UN SMP pada hari kedua pelaksanaan, kemarin.
Ketua Ombudsman NTB Adhar Hakim mengatakan, hal itu terbukti saat pihaknya membuntuti sejumlah siswa yang melakukan transaksi dengan penjual kunci jawaban di beberapa tempat di Kota Mataram. ”Jadi, transaksi itu berlangsung pada Selasa subuh. Di sejumlah titik tampak para siswa berkumpul untuk membeli kunci jawaban dari tangan oknum yang tidak bertanggung jawab ini,” katanya.
”Saat itu rata-rata mereka (siswa) sudah berseragam sekolah,” ucapnya. Selepas membeli kunci jawaban, imbuh Adhar, siswa mampir ke warnet untuk memperbanyak kunci jawaban itu dengan cara dicetak. ”Dari pengakuan mereka, harga satu paket yang berisi lima kunci jawaban itu mencapai Rp300.000 hingga Rp1 juta,” kata Adhar. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meminta siapa pun tidak berdiam diri andai terjadi kebocoran soal UN.
Dia menegaskan kebocoran itu terjadi bukan hanya karena banyak orang jahat. ”Namun juga karena banyak orang baik diam dan mendiamkannya,” kata Anies. Anies mengaku bahwa praktik curang kebocoran pelaksanaan UN sudah terjadi belasan tahun, maka itu tidak perlu didiamkan. ”Karena itu, saya minta kalau ada indikasi, laporkan. Kita langsung follow up,” imbuhnya.
Dilanjutkannya, Kemendikbud mempunyai cara untuk melakukan perbaikan yakni dengan memakai indeks integritas UN. Harapannya tahun depan pelaksanaan UN lebih baik dengan semakin banyak pihak yang melaporkan praktik kecurangan.
syukri amal/ sindonews/ant
(ars)
