Pemerintah Wajib Lindungi Warganya dari Radikalisme ISIS
Selasa, 05 Mei 2015 - 16:50 WIB
Pemerintah Wajib Lindungi Warganya dari Radikalisme ISIS
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta segera bersikap mengantisipasi masuknya jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Sekarang ring of fire ISIS di Indonesia ada tujuh titik, antara lain DKI Jakarta, Tangerang, Depok, dan lain-lain.
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Dede Rosyada mengatakan, pemerintah dan negara harus hadir melindungi rakyatnya dari ancaman gerakan radikal ISIS terutama dengan memperkuat ideologi bangsa dan ekonomi rakyat.
"Karena strategi radikalisme untuk masuk ke masyarakat dengan memanfaatkan kelemahan ideologi dan keterpurukan ekonomi, di samping dengan cara kekerasan fisik dan senjata," ujar Dede, Jakarta, Selasa (5/5/2015).
Namun, dia menegaskan gerakan radikalisme tidak bisa diatasi dengan cara represif seperti digunakan rezim Orde Baru (Orba). Lanjutnya, antisipasi gerakan ini memerlukan kerja sama semua pihak terkait.
"Yang pasti kita harus lebih memperkuat lagi ideologi bangsa Indonesia juga meningkatkan kemakmuran rakyat," tukasnya.
Menurutnya, dalam konteks urusan agama, radikalisme tersebut masih bisa didiskusikan di tempat ibadah. Sebaliknya, kata Dede, bila sudah keluar dari masalah agama dan masuk ke masalah sosial politik serta melibatkan banyak orang, radikalisme itu harus dicegah dan diantisipasi.
"Bila itu dilakukan maka salah satu ruang gerakan radikalisme agama, terutama ISIS akan tertutup," ucapnya.
Pernyataan serupa disampaikan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris. Menurutnya, ancaman radikalisme atau ISIS menjadi ancaman global. Diingatkan olehnya, pemerintah tidak bisa sendirian menangkal masuknya ISIS ke Indonesia.
"Apalagi di era modern sekarang ini, kita harus bisa solid di segala lini masyarakat sehingga sekecil apapun gerakan radikalisme itu, bisa kita ketahui dan kita cegah sedini mungkin," tandasnya.
Irvan menyebutkan salah satu cara mengantisipasi gerakan radikalisme ISIS dengan memaksimalkan Koordinator Dakwah Islamiah (Kodi) yang ada di setiap provinsi. Dirinya yakin, Kodi memiliki data tentang syiar agama di wilayahnya masing-masing.
"Kita bisa panggil pengurus, bahkan marbut setiap masjid. Kita tingkatkan pengetahuan mereka, kita bekali dengan pemahaman tentang bahaya radikalisme. Saya kira dengan begitu bisa menjadi cara untuk menangkal kegiatan radikalisme," tutupnya.
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Dede Rosyada mengatakan, pemerintah dan negara harus hadir melindungi rakyatnya dari ancaman gerakan radikal ISIS terutama dengan memperkuat ideologi bangsa dan ekonomi rakyat.
"Karena strategi radikalisme untuk masuk ke masyarakat dengan memanfaatkan kelemahan ideologi dan keterpurukan ekonomi, di samping dengan cara kekerasan fisik dan senjata," ujar Dede, Jakarta, Selasa (5/5/2015).
Namun, dia menegaskan gerakan radikalisme tidak bisa diatasi dengan cara represif seperti digunakan rezim Orde Baru (Orba). Lanjutnya, antisipasi gerakan ini memerlukan kerja sama semua pihak terkait.
"Yang pasti kita harus lebih memperkuat lagi ideologi bangsa Indonesia juga meningkatkan kemakmuran rakyat," tukasnya.
Menurutnya, dalam konteks urusan agama, radikalisme tersebut masih bisa didiskusikan di tempat ibadah. Sebaliknya, kata Dede, bila sudah keluar dari masalah agama dan masuk ke masalah sosial politik serta melibatkan banyak orang, radikalisme itu harus dicegah dan diantisipasi.
"Bila itu dilakukan maka salah satu ruang gerakan radikalisme agama, terutama ISIS akan tertutup," ucapnya.
Pernyataan serupa disampaikan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris. Menurutnya, ancaman radikalisme atau ISIS menjadi ancaman global. Diingatkan olehnya, pemerintah tidak bisa sendirian menangkal masuknya ISIS ke Indonesia.
"Apalagi di era modern sekarang ini, kita harus bisa solid di segala lini masyarakat sehingga sekecil apapun gerakan radikalisme itu, bisa kita ketahui dan kita cegah sedini mungkin," tandasnya.
Irvan menyebutkan salah satu cara mengantisipasi gerakan radikalisme ISIS dengan memaksimalkan Koordinator Dakwah Islamiah (Kodi) yang ada di setiap provinsi. Dirinya yakin, Kodi memiliki data tentang syiar agama di wilayahnya masing-masing.
"Kita bisa panggil pengurus, bahkan marbut setiap masjid. Kita tingkatkan pengetahuan mereka, kita bekali dengan pemahaman tentang bahaya radikalisme. Saya kira dengan begitu bisa menjadi cara untuk menangkal kegiatan radikalisme," tutupnya.
(kur)
