Pemerintah Fokus Tanggulangi Kemiskinan
A
A
A
KLATEN - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan, rencana pembangunan nasional yang telah disusun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diarahkan untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia serta mengatasi ketimpangan sosial.
Hal itu disampaikan Puan dalam acara peluncuran Kartu Perlindungan Sosial berupa Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Acara yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo itu digelar di Dusun Temuwangi, Kecamatan Pedan, Klaten, Jawa Tengah, kemarin.
”Kebijakan pembangunan pemerintah diarahkan pada upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar rakyat, penanggulangan kemiskinan, mengatasi kesenjangan antarkelompok dan wilayah, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia,” ujar Puan. Puan mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berupaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Langkah yang diambil, lanjut Puan, di antaranya mengeluarkan program perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia.
Seperti diketahui, pemerintah memberikan tiga kartu untuk masyarakat sebagai bagian dari program perlindungan sosial. Ketiga kartu itu adalah Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Pada 2015, kata Puan, Presiden Joko Widodo akan meluncurkan program perlindungan sosial secara langsung di kantong-kantong masyarakat seperti nelayan, buruh, pesantren, dan petani.
Mereka, lanjut Puan, tersebar 12 desa/ kelurahan, 12 kabupaten/kota, 12 kecamatan, di 9 provinsi. Dalam acara peluncuran di Klaten, pemerintah memberikan program perlindungan sosial ke kalangan buruh. Menurut Puan, kalangan buruh menjadi salah satu fokus atau target pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.
Sebanyak 532 kepala keluarga telah menerima Kartu Keluarga Sejahtera di dusun yang dijadikan pemerintah sebagai tempat peluncuran Kartu Perlindungan Sosial. Selain itu, 477 anak sekolah dan 1.646 jiwa akan memperoleh Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. ”Buruh merupakan pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi, baik secara individu maupun secara kelompok. Dengan demikian, buruh mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam menggerakkan perekonomian nasional dan menciptakan ruang bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Puan.
Direktur Jenderal Perlindungan Sosial Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung mengatakan, kartu bantalan sosial tersebut akan dibagikan di 12 kabupaten/kota, di antaranya Klaten, Sleman, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Kabupaten Malang, KotaMalang, KotaBatu, Belitung Timur, Jambi, Karawang, Papua, dan Papua Barat. Menurut dia, pendistribusian kartu sakti ini paling akhir akan disalurkan pada Juni 2015 serta akan diterima seluruh masyarakat yang berhak, sehingga mereka yang mendapatkan KIP pada Juli ketika masuk sekolah bisamenerimamanfaat.
Namun, bantuan tetap bisa dicairkan sampai akhir tahun. ”Ini sifatnya seperti tabungan jadi bisa diambil atau disimpan saja, jaditidakakanhangus. Untuk murid, kita kirim lewat nomor rekening mereka. Sementara KKS menghitung dari sebaransebaran mereka,” jelasnya.
Rahmat sahid
Hal itu disampaikan Puan dalam acara peluncuran Kartu Perlindungan Sosial berupa Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Acara yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo itu digelar di Dusun Temuwangi, Kecamatan Pedan, Klaten, Jawa Tengah, kemarin.
”Kebijakan pembangunan pemerintah diarahkan pada upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar rakyat, penanggulangan kemiskinan, mengatasi kesenjangan antarkelompok dan wilayah, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia,” ujar Puan. Puan mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berupaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Langkah yang diambil, lanjut Puan, di antaranya mengeluarkan program perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia.
Seperti diketahui, pemerintah memberikan tiga kartu untuk masyarakat sebagai bagian dari program perlindungan sosial. Ketiga kartu itu adalah Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Pada 2015, kata Puan, Presiden Joko Widodo akan meluncurkan program perlindungan sosial secara langsung di kantong-kantong masyarakat seperti nelayan, buruh, pesantren, dan petani.
Mereka, lanjut Puan, tersebar 12 desa/ kelurahan, 12 kabupaten/kota, 12 kecamatan, di 9 provinsi. Dalam acara peluncuran di Klaten, pemerintah memberikan program perlindungan sosial ke kalangan buruh. Menurut Puan, kalangan buruh menjadi salah satu fokus atau target pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.
Sebanyak 532 kepala keluarga telah menerima Kartu Keluarga Sejahtera di dusun yang dijadikan pemerintah sebagai tempat peluncuran Kartu Perlindungan Sosial. Selain itu, 477 anak sekolah dan 1.646 jiwa akan memperoleh Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. ”Buruh merupakan pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi, baik secara individu maupun secara kelompok. Dengan demikian, buruh mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam menggerakkan perekonomian nasional dan menciptakan ruang bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Puan.
Direktur Jenderal Perlindungan Sosial Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung mengatakan, kartu bantalan sosial tersebut akan dibagikan di 12 kabupaten/kota, di antaranya Klaten, Sleman, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Kabupaten Malang, KotaMalang, KotaBatu, Belitung Timur, Jambi, Karawang, Papua, dan Papua Barat. Menurut dia, pendistribusian kartu sakti ini paling akhir akan disalurkan pada Juni 2015 serta akan diterima seluruh masyarakat yang berhak, sehingga mereka yang mendapatkan KIP pada Juli ketika masuk sekolah bisamenerimamanfaat.
Namun, bantuan tetap bisa dicairkan sampai akhir tahun. ”Ini sifatnya seperti tabungan jadi bisa diambil atau disimpan saja, jaditidakakanhangus. Untuk murid, kita kirim lewat nomor rekening mereka. Sementara KKS menghitung dari sebaransebaran mereka,” jelasnya.
Rahmat sahid
(ars)