DPR Gemakan Save Tanah Karo
Senin, 04 Mei 2015 - 11:54 WIB
DPR Gemakan Save Tanah Karo
A
A
A
MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai melihat persoalan erupsi Gunung Sinabung sebagai masalah serius.
Hari ini perwakilan DPR bersama tim akan membicarakan persoalan ini langsung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, belum lama ini pihaknya menerima kunjungan dari Pemkab Karo yang menyampaikan bahwa hingga kini pemerintah belum melihat persoalan yang terjadi di kabupaten itu sebagai masalah serius.
Hal itu dilihat dari masih banyaknya ketidakjelasan realisasi program yang direncanakan pemerintah sebelumnya. ”Jika dilihat dari jumlah orang meninggal akibat bencana erupsi Gunung Sinabung memang tidak sebesar kejadian di daerah lain. Tapi lebih dalam lagi sebenarnya persoalan yang terjadi di sana benar-benarserius. Pemkab Karo menilai selama ini pemerintah belum melihat ke arah itu sehingga merasa perlu datang ke DPR supaya ada upaya lebih bisa menangani kabupaten itu lebih baik,” kata Fahri kemarin.
Berdasarkan laporan yang diterimanya dari pemkab, hingga sekarang baru sekitar 100 unit rumah sudah diserahterimakan kepada warga. Sementara Juni nanti baru akan menyusul sebanyak 112 unit. Padahal, totalnya ada 2.000 unit yang harus dibangun di sana. Jelas saja pemkab melihat pemerintah tidak serius.
”Yang diinginkan masyarakat Karo adalah bisa hidup kembali seperti dulu, bukan hanya uang,” ucapnya. Fahri yang datang bersama dengan Rachmat Hidayat, anggota DPR dari Komisi VIII, tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan mapping masalah serta menyusun langkah yang harus diambil baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Ketua Keluarga Besar Karo (KBK) ITB Arya Sinulingga mengatakan seharusnya pemerintah bisa membuat program seperti transmigrasi dulu. Warga yang disuruh pindah juga disediakan lahan pertanian sebagaimana dimiliki sebelumnya.
”Jangan sampai masyarakat dipindahkan ke lokasi baru tanpa ada kepastian mengenai kelangsungan hidupnya. Hendaknya buat seperti program transmigrasi, jadi masyarakat tidak merasa dibiarkan begitu saja,” pungkas pria yang juga Direktur Pemberitaan MNC Group ini.
Jelia amelida
Hari ini perwakilan DPR bersama tim akan membicarakan persoalan ini langsung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, belum lama ini pihaknya menerima kunjungan dari Pemkab Karo yang menyampaikan bahwa hingga kini pemerintah belum melihat persoalan yang terjadi di kabupaten itu sebagai masalah serius.
Hal itu dilihat dari masih banyaknya ketidakjelasan realisasi program yang direncanakan pemerintah sebelumnya. ”Jika dilihat dari jumlah orang meninggal akibat bencana erupsi Gunung Sinabung memang tidak sebesar kejadian di daerah lain. Tapi lebih dalam lagi sebenarnya persoalan yang terjadi di sana benar-benarserius. Pemkab Karo menilai selama ini pemerintah belum melihat ke arah itu sehingga merasa perlu datang ke DPR supaya ada upaya lebih bisa menangani kabupaten itu lebih baik,” kata Fahri kemarin.
Berdasarkan laporan yang diterimanya dari pemkab, hingga sekarang baru sekitar 100 unit rumah sudah diserahterimakan kepada warga. Sementara Juni nanti baru akan menyusul sebanyak 112 unit. Padahal, totalnya ada 2.000 unit yang harus dibangun di sana. Jelas saja pemkab melihat pemerintah tidak serius.
”Yang diinginkan masyarakat Karo adalah bisa hidup kembali seperti dulu, bukan hanya uang,” ucapnya. Fahri yang datang bersama dengan Rachmat Hidayat, anggota DPR dari Komisi VIII, tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan mapping masalah serta menyusun langkah yang harus diambil baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Ketua Keluarga Besar Karo (KBK) ITB Arya Sinulingga mengatakan seharusnya pemerintah bisa membuat program seperti transmigrasi dulu. Warga yang disuruh pindah juga disediakan lahan pertanian sebagaimana dimiliki sebelumnya.
”Jangan sampai masyarakat dipindahkan ke lokasi baru tanpa ada kepastian mengenai kelangsungan hidupnya. Hendaknya buat seperti program transmigrasi, jadi masyarakat tidak merasa dibiarkan begitu saja,” pungkas pria yang juga Direktur Pemberitaan MNC Group ini.
Jelia amelida
(ftr)
