Keluarga Cendana Harus Ikuti Mekanisme
Senin, 27 April 2015 - 10:09 WIB
Keluarga Cendana Harus Ikuti Mekanisme
A
A
A
JAKARTA - Wacana pengambilalihan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar oleh Keluarga Cendana dipertanyakan motivasinya. Adanya dukungan dari sejumlah pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) untuk keluarga cendana dinilai hanya klaim sepihak.
Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan klaim dari Siti Hediyati Hariyadi atau Titiek Soeharto merupakan suatu kewajaran. Namun, upaya pengambilalihan Golkar harus dilandasi dengan motivasi yang kuat, dilandasi untuk membangun kesolidan partai, untuk kemajuan negara.
” Parpol adalah lapangan pengabdian, perjuangan untuk mewujudkan cita-cita rakyat, bukan untuk kepentingan-kepentingan sesaat, kelompok, atau bisnis pribadi dan kelompoknya,” ujarnya kemarin. Dia mengatakan, untuk menilai seseorang terlibat atau berkeinginan masuk parpol, perlu didalami secara mendalam siapa dan apa motivasinya.
Menurutnya, dalam kehidupan demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk menjadi pengurus partai politik. Indonesia telah menempatkan parpol sebagai pilar utama demokrasi menuju kesejahteraan.
” Kita harus jujur, partai-partai saat ini dalam kondisi kronis pragmatisme, transaksional, tidak berideologi, oligarki. Hadirnya para pengusaha (tidak semua) dalam politik bukan tambah baik,” jelasnya. Agun juga mengatakan untuk menjadi partai politik yang kuat dan benar dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Mulai sosialisasi, kaderisasi, agregasi, hingga rekrutmen.
” Tidak ada alternatif lain menyelamatkan Negara kita, yang sudah menempatkan parpol sebagai pilar utama demokrasi menuju kesejahteraan (tujuan negara), selain menjadikan parpol itu kuat, yang benar dalam menjalankan fungsi-fungsinya mulai sosialisasi, kaderisasi, agregasi, sampai rekrutmen, dan untuk memperolehnya partai harus dijalankan secara demokratis tanpa oligarki dan membangun kaderisasi (regenerasi),” tambahnya.
Sementara itu, politikus dari kubu Munas Bali, Ade Komarudin, yang juga ketua fraksi di DPR tidak mempermasalahkan jika Keluarga Cendana ingin mengambil alih kepemimpinan Partai yang saat ini tengah mengalami konflik. Menurutnya, pengambilalihan kepemimpinan harus dilakukan sesuai mekanisme organisasi dan AD/ ART partai. ” Tidak boleh take over, dalam artian kudeta tidak boleh,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik dari CSIS Arya Fernandez menyatakan peluang naiknya Keluarga Cendana mengisi posisi teratas sangat kecil, karena dalam sejarahnya Keluarga Cendana ini dalam tiga kali munas terakhir tidak berhasil masuk. ” Tommy kemarin gagal, mungkin Tommy melihat ada peluang dari konflik yang tidak selesai ini. Peluang tidak juga besar karena pengaruh Tommy kepada pemilik suara tidak kuat,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan pascareformasi, Keluarga Cendana sampai saat ini dinilai tidak banyak melakukan kegiatan politik dan cenderung pasif sehingga sulit mendapat dukungan dari DPD 1 atau DPD 2. Sebelumnya Titiek Soeharto mengakui keluarganya banyak menerima dukungan untuk mengambil peran menyelesaikan konflik internal Partai Golkar yang tak kunjung selesai.
Titiek mengatakan dukungan itu diberikan lantaran sejumlah DPD kecewa dengan pimpinan partai berlambang pohon beringin itu, yang tidak kunjung sukses menyelesaikan konflik internal.
Mula akmal
Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan klaim dari Siti Hediyati Hariyadi atau Titiek Soeharto merupakan suatu kewajaran. Namun, upaya pengambilalihan Golkar harus dilandasi dengan motivasi yang kuat, dilandasi untuk membangun kesolidan partai, untuk kemajuan negara.
” Parpol adalah lapangan pengabdian, perjuangan untuk mewujudkan cita-cita rakyat, bukan untuk kepentingan-kepentingan sesaat, kelompok, atau bisnis pribadi dan kelompoknya,” ujarnya kemarin. Dia mengatakan, untuk menilai seseorang terlibat atau berkeinginan masuk parpol, perlu didalami secara mendalam siapa dan apa motivasinya.
Menurutnya, dalam kehidupan demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk menjadi pengurus partai politik. Indonesia telah menempatkan parpol sebagai pilar utama demokrasi menuju kesejahteraan.
” Kita harus jujur, partai-partai saat ini dalam kondisi kronis pragmatisme, transaksional, tidak berideologi, oligarki. Hadirnya para pengusaha (tidak semua) dalam politik bukan tambah baik,” jelasnya. Agun juga mengatakan untuk menjadi partai politik yang kuat dan benar dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Mulai sosialisasi, kaderisasi, agregasi, hingga rekrutmen.
” Tidak ada alternatif lain menyelamatkan Negara kita, yang sudah menempatkan parpol sebagai pilar utama demokrasi menuju kesejahteraan (tujuan negara), selain menjadikan parpol itu kuat, yang benar dalam menjalankan fungsi-fungsinya mulai sosialisasi, kaderisasi, agregasi, sampai rekrutmen, dan untuk memperolehnya partai harus dijalankan secara demokratis tanpa oligarki dan membangun kaderisasi (regenerasi),” tambahnya.
Sementara itu, politikus dari kubu Munas Bali, Ade Komarudin, yang juga ketua fraksi di DPR tidak mempermasalahkan jika Keluarga Cendana ingin mengambil alih kepemimpinan Partai yang saat ini tengah mengalami konflik. Menurutnya, pengambilalihan kepemimpinan harus dilakukan sesuai mekanisme organisasi dan AD/ ART partai. ” Tidak boleh take over, dalam artian kudeta tidak boleh,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik dari CSIS Arya Fernandez menyatakan peluang naiknya Keluarga Cendana mengisi posisi teratas sangat kecil, karena dalam sejarahnya Keluarga Cendana ini dalam tiga kali munas terakhir tidak berhasil masuk. ” Tommy kemarin gagal, mungkin Tommy melihat ada peluang dari konflik yang tidak selesai ini. Peluang tidak juga besar karena pengaruh Tommy kepada pemilik suara tidak kuat,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan pascareformasi, Keluarga Cendana sampai saat ini dinilai tidak banyak melakukan kegiatan politik dan cenderung pasif sehingga sulit mendapat dukungan dari DPD 1 atau DPD 2. Sebelumnya Titiek Soeharto mengakui keluarganya banyak menerima dukungan untuk mengambil peran menyelesaikan konflik internal Partai Golkar yang tak kunjung selesai.
Titiek mengatakan dukungan itu diberikan lantaran sejumlah DPD kecewa dengan pimpinan partai berlambang pohon beringin itu, yang tidak kunjung sukses menyelesaikan konflik internal.
Mula akmal
(bhr)
