Pemerintah Jangan Dramatisir Eksekusi Mati
Minggu, 26 April 2015 - 11:17 WIB
Pemerintah Jangan Dramatisir Eksekusi Mati
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah didesak tidak mendramatisir proses eksekusi terhadap 10 terpidana mati kasus narkoba. Maju mundur pelaksanaan eksekusi hanya menimbulkan citra Indonesia sebagai negara yang lemah dan memunculkan berbagai kontroversi.
“Saya melihat pemerintah terlalu mendramatisasi hukuman mati. Padahal sudah jelas memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga harusnya segera laksanakan,” ujar pakar hukum Internasional Universitas Padjadjaran Atip Latipulhayat dihubungi kemarin. Menurut Atip, selama pemerintah memenuhi hak-hak hukum terpidana dan menggelar peradilan secara jujur, adil, transparan dan objektif serta berkekuatan hukum maka Indonesia tidak akan dipersalahkan karena itu menyangkut kedaulatan hukum.
Dia juga mengkritisi sikap pemerintah yang mengundang perwakilan negara asal terpidana mati ke LP Nusakambangan, Cilacap kemarin. ”Sebenarnya cukup menyampaikan surat pemberitahuan ke duta besar masing-masing dari terpidana yang akan dieksekusi,” katanya. Pakar Hukum Internasional Tirta N Mursitama menyayangkan ketidakjelasan waktu eksekusi mati.
“Awalnya publik melihat pemerintah yakin tidak diintervensi, namun ketika ada penundaan, publik menilai pemerintah tidak konsisten dan lemah,” katanya. Apalagi di saat bersamaan, dua Warga Negara Indonesia (WNI) yakni, Siti Zaenab dan Karni yang menjadi TKI dieksekusi mati oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
“Sebelumnya kita mungkin berharap dengan penundaan eksekusi maka Indonesia juga diperlakukan sama oleh negara lain. Tapi nyatanya tidak,” katanya. Ketua Badan Pengurus Setara InstituteHendardimenilai, sikap keras Indonesia terhadap pelaksanaan hukuman mati dapat memengaruhi hubungan internasional. Apalagi, berdasarkan hasil penelitian Setara Institute bahwadalamkurun25tahunterakhir jumlah negara yang melaksanakan hukuman mati mengalami tren penurunan.
Sucipto
“Saya melihat pemerintah terlalu mendramatisasi hukuman mati. Padahal sudah jelas memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga harusnya segera laksanakan,” ujar pakar hukum Internasional Universitas Padjadjaran Atip Latipulhayat dihubungi kemarin. Menurut Atip, selama pemerintah memenuhi hak-hak hukum terpidana dan menggelar peradilan secara jujur, adil, transparan dan objektif serta berkekuatan hukum maka Indonesia tidak akan dipersalahkan karena itu menyangkut kedaulatan hukum.
Dia juga mengkritisi sikap pemerintah yang mengundang perwakilan negara asal terpidana mati ke LP Nusakambangan, Cilacap kemarin. ”Sebenarnya cukup menyampaikan surat pemberitahuan ke duta besar masing-masing dari terpidana yang akan dieksekusi,” katanya. Pakar Hukum Internasional Tirta N Mursitama menyayangkan ketidakjelasan waktu eksekusi mati.
“Awalnya publik melihat pemerintah yakin tidak diintervensi, namun ketika ada penundaan, publik menilai pemerintah tidak konsisten dan lemah,” katanya. Apalagi di saat bersamaan, dua Warga Negara Indonesia (WNI) yakni, Siti Zaenab dan Karni yang menjadi TKI dieksekusi mati oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
“Sebelumnya kita mungkin berharap dengan penundaan eksekusi maka Indonesia juga diperlakukan sama oleh negara lain. Tapi nyatanya tidak,” katanya. Ketua Badan Pengurus Setara InstituteHendardimenilai, sikap keras Indonesia terhadap pelaksanaan hukuman mati dapat memengaruhi hubungan internasional. Apalagi, berdasarkan hasil penelitian Setara Institute bahwadalamkurun25tahunterakhir jumlah negara yang melaksanakan hukuman mati mengalami tren penurunan.
Sucipto
(bbg)
