Pengamat: Aklamasi SBY Sedari Dini Tak Cerminkan Demokrasi

JAKARTA - Jelang Kongres Partai Demorat sejumlah nama bakal calon ketua umum mulai ramai beredar ke permukaan. Mulai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Marzuki Alie, serta I Gede Pasek Suardika.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) Effendi Ghazali menilai munculnya banyak calon ketua umum dalam sebuah kontestasi partai baik untuk persaingan dan masa depan demokrasi di partai itu sendiri. Yang terpenting seorang ketua umum harus mampu menjadi manajer untuk menyatukan partainya dari perpecahan.

"Enggak apa-apa, kan ketua umum partai itu harus menjadi manajer yang paling baik untuk partainya," ujar Effendi saat ditemui di Jakarta, Sabtu (25/4/2015).

Terlebih di tengah kondisi partai politik yang mudah terpecah pasca dilaksanakannya Kongres, Muktamar atau sejenisnya. Kriteria manajer inilah yang disebut Effendi mampu menangkal adanya perpecahan tersebut.

"Apalagi kata Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) kan setelah pertemuan tertutup, rapat konsultasi dengan presiden dia bilang, 'Pak (Jokowi) tolong kami jangan digolkarkan'. Sehingga ini menjadi tantangan mereka yang realistis, jangan sampai partainya terpecah belah," tutur Effendi.

Meski demikian, Effendi tegas menolak apabila Kongres Demokrat sedari dini sudah menetapkan akan adanya aklamasi penentuan ketua umum. Menurut mantan anggota komite Konvensi Partai Demokrat itu, aklamasi sedari dini jelas tidak mencerminkan demokrasi.

"Kita harus kesal pada orang yang mengatakan SBY harus terpilih secara aklamasi, itu tidak boleh. Bahwa kemudian mereka (nantinya di Kongres) memilih aklamasi itu tidak apa-apa," tuntasnya.