Pengamanan Naskah Soal UN SMP Diperketat

Jum'at, 24 April 2015 - 08:53 WIB
Pengamanan Naskah Soal...
Pengamanan Naskah Soal UN SMP Diperketat
A A A
JAKARTA - Ujian nasional (UN) tingkat SMP akan digelar 4-7 Mei mendatang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun bakal memperketat pengawasan agar kebocoran tidak terulang.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kemendikbud Nizam menyatakan, hal ini untuk mengantisipasi terulangnya naskah soal UN SMA yang diunggah di Google Drive. Kali ini Kemendikbud menggandeng Bareskrim Mabes Polri untuk mengamankan naskah percetakan soal UN SMP. ”Intinya kita tidak mau kejadian kemarin (naskah diunggah di Google) terulang. Maka kami bekerja sama dengan Bareskrim untuk mengamankan,” katanya di Kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.

Nizam menjelaskan, UN SMP akan diikuti 50.515 SMP dan 40 SMP di antaranya bakal melakukan UN computer based test (CBT). Total siswa SMP peserta UN tahun ini mencapai 3.773.372 siswa. Pencetakan naskah soal UN sudah selesai 100% dan mulai terkirim ke provinsi terjauh dan kabupaten kota di pelosok. Dia menegaskan, semua sekolah negeri dan swasta di jenjang menengah pertama ini sudah siap melaksanakan UN. Mereka pun sudah berlatih kisi-kisi soal.

Infrastruktur di SMP yang akan mengikuti UN berbasis komputer ini juga sudah siap. Perum Percetakan Negara, menurut Nizam, tetap mencetak naskah soal UN SMP karena mereka pemenang tender naskah. Dia menerangkan, tidak mungkin Kemendikbud mengganti dengan perusahaan lain karena waktu yang mepet.

Selain itu, dia meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah karena belum tentu pihak percetakan yang mengunggah naskah soal UN jenjang SMA jurusan IPA ke Google Drive tersebut. ”Jadi, yang akan kami lakukan adalah memastikan agar kejadiannya tidak terulang lagi. Pengamanannya juga akan diperketat,” kata Nizam.

Sementara itu, Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Danang Girindrawardana menyampaikan, investigasi serius harus dilakukan Kemendikbud dan Bareskrim Mabes Polri. Sebab naskah yang diunggah ke publik melalui Googleitu adalah naskah negara yang termasuk dokumen rahasia dan tidak sembarang orang dapat menggunakannya.

Meski dia mengakui indikasi kasus yang bocor itu masih kecil jumlah kebocoran dan potensi terdampak wilayahnya. Dia menilai masalah krusial di UN adalah keterlibatan sumber daya manusia yang sangat besar di tahap-tahap produksi soal dan distribusi sehingga kebijakan terbaik yang dapat diambil Kemendikbud ialah mensistematisasi pengawasannya di setiap tingkatan.

Lalu diperlukan juga sistem pengacakan soal dan jawaban yang berbeda- beda untuk sasaran lokasi wilayah dan sekolah. ”Hal ini harus dilakukan karena jika ada kebocoran pun tidak akan menjadi masalah besar karena ada diferensiasi tersebut,” ungkapnya.

Danang melanjutkan, Kemendikbud juga perlu menyusun sistem penomoran peserta ujian sebagai penentu jenis soal yang akan diterima peserta ujian. Dengan cara ini, menurutnya, siswa tidak bisa saling mencontek dengan peserta di sebelahnya sekalipun karena soal yang diterima berbeda.

Neneng zubaidah
(bbg)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6708 seconds (0.1#10.140)