Biaya Ibadah Haji Turun USD502
A
A
A
JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menurunkan biaya pelaksanaan ibadah haji (BPIH) pada 2015 sebesar USD502. Dengan penurunan itu, BPIH pada 2015 ditetapkan sebesar USD2.717 atau Rp33.962.500 dengan asumsi nilai tukar Rp12.500 per dolar Amerika.
Angka ini jauh lebih rendah dibanding biaya sebelumnya yang ditetapkan pemerintah sebesar USD3.219 per jamaah. Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan, titik temu terkait besaran BPIH tersebut didapat setelah melalui puluhan kali rapat yang dilakukan secara maraton.
Puncaknya adalah rapat konsinyering terakhir antara Dirjen PHU Kemenag dan Panja BPIH Komisi VIII DPR yang dilaksanakan sejak Selasa (21/4) hingga Rabu (22/4) pukul 03.30 dini hari. ”Pengelolaan haji begitu disorot masyarakat, kami berusaha agar tidak disoroti secara negatif. Alhamdulillah, kita dapatkan hasil untuk penurunan BPIH,” ungkap Saleh di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, angka penurunan BPIH sebesar USD502 itu tidak begitu saja muncul. Sebelumnya Panja BPIH DPR dan Kemenag sudah berulang membahas BPIH. ”Ini angka kelima yang diajukan Kemenag untuk disepakati. Sebelumnya kita minta lebih besar dari itu,” ungkapnya.
Setelah melalui pembahasan panjang dan alot akhirnya disepakati bersama penurunan sebesar USD502. Dia pun mengakui penurunan BPIH ini yang paling besar selama beberapa puluh tahun terakhir. Penurunan BPIH ini capaian di luar dugaan saat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kebutuhan pokok lainnya.
”Sebagai orang yang diamanahi untuk memimpin Komisi VIII, saya tentu sangat gembira mengingat amanat yang diberikan partai dan Fraksi PAN bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya. Dia mengatakan, dari awal pembahasan BPIH, Fraksi PAN tegas menginstruksi kan tiga hal. Pertama, bersungguh-sungguh berjuang menurunkan BPIH demi kepentingan umat.
Kedua, konsisten mengoreksi berbagai dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ketiga , memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan haji Indonesia. ”Tiga instruksi itulah yang saya anggap sebagai amanah dan beban dalam memperjuangkan BPIH tahun ini,” ujarnya.
Dia pun berharap penyelenggaraan ibadah haji 2015 dapat berjalan lebih baik dari tahun lalu. Ketua Panja BPIH Sodik Mujahid yang juga wakil ketua Komisi VIII DPR mengatakan, besaran BPIH yang sudah ditetapkan tersebut hasil penyisiran Panja BPIH Komisi VIII DPR yang diambil dari rapat dengar pendapat (RDP) dengan berbagai pihak.
Termasuk dari Kementerian Perhubungan dan mantan Dirjen PHU (Perjalanan Haji dan Umrah) Kemenag serta pengawasan langsung di Tanah Suci beberapa waktu lalu. Dia menjanjikan, penurunan besaran ini tidak mengurangi kualitas dan kuantitas pelayanan haji yang akan diterima calon jamaah.
Meski demikian, politikus Partai Gerindra ini menyoroti lemahnya data-data yang dimiliki Kemenag, terutama terkait penetapan harga spesifik mulai dari ongkos, penginapan, dan katering. ”Data yang seharusnya ada, tapi tidak ada sehingga penetapan harga seperti layaknya di pasar,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menjamin penurunan BPIH tidak menurunkan kualitas pelayanan.
Dia bahkan mengklaim pelayanan ibadah haji saat ini sudah mengalami peningkatan. Penurunan BPIH ini patut disyukuri sebab angka penurunan memang signifikan. ”Turun signifikan memang, tapi tidak berdampak pada kualitas pelayanan haji,” ujarnya. Politikus PPP ini mengatakan, beberapa pelayanan haji malah sudah meningkat misalnya calon jamaah gelombang 1 dan 2 nanti justru lebih efisien karena langsung diberangkatkan ke Madinah.
”Itu akan membantu jamaah agar tidak lelah. Tidak perlu lewat darat, langsung pulang juga dari Madinah ke Indonesia. Baru tahun ini juga setidaknya selama 15 hari dapat makan. Selama ini tidak ada,” paparnya. Pemondokan dan hotel juga lebih terkonsentrasi. Kalau dulu, ada di 12 titik, sekarang hanya menjadi enam titik.
Daerahnya juga dekat dari pusat pelaksanaan ibadah haji. Begitu juga dengan transportasi bus yang siaga 24 jam. ”Semua (pemondokan) radius tidak lebih dari 1 kilometer, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Fasilitas pendingin kita usahakan untuk tenda jamaah. Pemerintah Saudi sepakat membantu,” sebutnya.
Mula akmal
Angka ini jauh lebih rendah dibanding biaya sebelumnya yang ditetapkan pemerintah sebesar USD3.219 per jamaah. Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan, titik temu terkait besaran BPIH tersebut didapat setelah melalui puluhan kali rapat yang dilakukan secara maraton.
Puncaknya adalah rapat konsinyering terakhir antara Dirjen PHU Kemenag dan Panja BPIH Komisi VIII DPR yang dilaksanakan sejak Selasa (21/4) hingga Rabu (22/4) pukul 03.30 dini hari. ”Pengelolaan haji begitu disorot masyarakat, kami berusaha agar tidak disoroti secara negatif. Alhamdulillah, kita dapatkan hasil untuk penurunan BPIH,” ungkap Saleh di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, angka penurunan BPIH sebesar USD502 itu tidak begitu saja muncul. Sebelumnya Panja BPIH DPR dan Kemenag sudah berulang membahas BPIH. ”Ini angka kelima yang diajukan Kemenag untuk disepakati. Sebelumnya kita minta lebih besar dari itu,” ungkapnya.
Setelah melalui pembahasan panjang dan alot akhirnya disepakati bersama penurunan sebesar USD502. Dia pun mengakui penurunan BPIH ini yang paling besar selama beberapa puluh tahun terakhir. Penurunan BPIH ini capaian di luar dugaan saat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kebutuhan pokok lainnya.
”Sebagai orang yang diamanahi untuk memimpin Komisi VIII, saya tentu sangat gembira mengingat amanat yang diberikan partai dan Fraksi PAN bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya. Dia mengatakan, dari awal pembahasan BPIH, Fraksi PAN tegas menginstruksi kan tiga hal. Pertama, bersungguh-sungguh berjuang menurunkan BPIH demi kepentingan umat.
Kedua, konsisten mengoreksi berbagai dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ketiga , memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan haji Indonesia. ”Tiga instruksi itulah yang saya anggap sebagai amanah dan beban dalam memperjuangkan BPIH tahun ini,” ujarnya.
Dia pun berharap penyelenggaraan ibadah haji 2015 dapat berjalan lebih baik dari tahun lalu. Ketua Panja BPIH Sodik Mujahid yang juga wakil ketua Komisi VIII DPR mengatakan, besaran BPIH yang sudah ditetapkan tersebut hasil penyisiran Panja BPIH Komisi VIII DPR yang diambil dari rapat dengar pendapat (RDP) dengan berbagai pihak.
Termasuk dari Kementerian Perhubungan dan mantan Dirjen PHU (Perjalanan Haji dan Umrah) Kemenag serta pengawasan langsung di Tanah Suci beberapa waktu lalu. Dia menjanjikan, penurunan besaran ini tidak mengurangi kualitas dan kuantitas pelayanan haji yang akan diterima calon jamaah.
Meski demikian, politikus Partai Gerindra ini menyoroti lemahnya data-data yang dimiliki Kemenag, terutama terkait penetapan harga spesifik mulai dari ongkos, penginapan, dan katering. ”Data yang seharusnya ada, tapi tidak ada sehingga penetapan harga seperti layaknya di pasar,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menjamin penurunan BPIH tidak menurunkan kualitas pelayanan.
Dia bahkan mengklaim pelayanan ibadah haji saat ini sudah mengalami peningkatan. Penurunan BPIH ini patut disyukuri sebab angka penurunan memang signifikan. ”Turun signifikan memang, tapi tidak berdampak pada kualitas pelayanan haji,” ujarnya. Politikus PPP ini mengatakan, beberapa pelayanan haji malah sudah meningkat misalnya calon jamaah gelombang 1 dan 2 nanti justru lebih efisien karena langsung diberangkatkan ke Madinah.
”Itu akan membantu jamaah agar tidak lelah. Tidak perlu lewat darat, langsung pulang juga dari Madinah ke Indonesia. Baru tahun ini juga setidaknya selama 15 hari dapat makan. Selama ini tidak ada,” paparnya. Pemondokan dan hotel juga lebih terkonsentrasi. Kalau dulu, ada di 12 titik, sekarang hanya menjadi enam titik.
Daerahnya juga dekat dari pusat pelaksanaan ibadah haji. Begitu juga dengan transportasi bus yang siaga 24 jam. ”Semua (pemondokan) radius tidak lebih dari 1 kilometer, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Fasilitas pendingin kita usahakan untuk tenda jamaah. Pemerintah Saudi sepakat membantu,” sebutnya.
Mula akmal
(bbg)