DPR Harus Transparan Soal Anggaran Rp 6,8 T
Kamis, 23 April 2015 - 08:20 WIB
DPR Harus Transparan Soal Anggaran Rp 6,8 T
A
A
A
JAKARTA - DPR mengajukan anggaran kesetjenan DPR tahun 2016 sebesar Rp6,8 triliun. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendesak adanya transparansi dalam pengajuan anggaran bernilai triliunan itu. Pasalnya, anggaran tersebut hanya dilaporkan besarannya oleh pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tanpa adanya penjelasan penggunaannya.
"Nah itu dia masalahnya. BURT ini tidak terlalu transparan dalam bekerja. Program-program yang merka rancang terkesan berbau proyek semata," kata Research Manager Formappi, Lucius Karus ketika dihubungi KORAN SINDO di Jakarta, Rabu 22 April kemarin.
Lucius berpendapat, sudah seharusnya BURT DPR menjelaskan secara detail mengenai program kesetjenan yang katanya untuk membangun parlemen moderen. "Kan parameter parlemen moderen itu transparansi. Bagaimana bisa moderen kalau baru-baru mulai begini sudah tidak transparan," tukas Lucius.
Mengenai anggaran Rp6,8 triliun yang diajukan, Lucius berpandangan, terlalu besar. Kalaupun alasannya penambahan jumlah Tenaga Ahli (TA) anggota dewan, tentunya tidak akan sebesar itu. "Apalagi perencanaan penggunaan anggaran tidak dilakukan dengan baik," tambahnya.
Dengan tidak adanya transparansi seperti ini, terkesan tidak ada format yang jelas dalam perencanaan DPR. Sehingga proyek-proyek yang diusulkan mengada-ada dan mengundang protes publik.
Kata Lucius, bisa saja proyek pembangunan gedung baru DPR dan sejenisnya sudah masuk ke dalam jumlah anggaran yang besar itu. Dengan kata lain, kesetjenan dan pimpinan DPR diam-diam merencanakan pembangunan gedung baru. "Ini berarti ada konspirasi yang bekerja diam-diam untuk memuluskan pembangunan gedung baru, karena wacana ini menimbulkan pro-kontra," tandasnya.
"Nah itu dia masalahnya. BURT ini tidak terlalu transparan dalam bekerja. Program-program yang merka rancang terkesan berbau proyek semata," kata Research Manager Formappi, Lucius Karus ketika dihubungi KORAN SINDO di Jakarta, Rabu 22 April kemarin.
Lucius berpendapat, sudah seharusnya BURT DPR menjelaskan secara detail mengenai program kesetjenan yang katanya untuk membangun parlemen moderen. "Kan parameter parlemen moderen itu transparansi. Bagaimana bisa moderen kalau baru-baru mulai begini sudah tidak transparan," tukas Lucius.
Mengenai anggaran Rp6,8 triliun yang diajukan, Lucius berpandangan, terlalu besar. Kalaupun alasannya penambahan jumlah Tenaga Ahli (TA) anggota dewan, tentunya tidak akan sebesar itu. "Apalagi perencanaan penggunaan anggaran tidak dilakukan dengan baik," tambahnya.
Dengan tidak adanya transparansi seperti ini, terkesan tidak ada format yang jelas dalam perencanaan DPR. Sehingga proyek-proyek yang diusulkan mengada-ada dan mengundang protes publik.
Kata Lucius, bisa saja proyek pembangunan gedung baru DPR dan sejenisnya sudah masuk ke dalam jumlah anggaran yang besar itu. Dengan kata lain, kesetjenan dan pimpinan DPR diam-diam merencanakan pembangunan gedung baru. "Ini berarti ada konspirasi yang bekerja diam-diam untuk memuluskan pembangunan gedung baru, karena wacana ini menimbulkan pro-kontra," tandasnya.
(hyk)
